beritax.id – Sustainable Development Goals (Sastainabel Development Gol) atau SDGs sering diperkenalkan sebagai tujuan mulia umat manusia, seperti menghapus kemiskinan, menjaga lingkungan, dan menciptakan dunia yang lebih adil. Hingga saat ini, hampir tidak ada orang yang menolak tujuan-tujuan ini.
Masalahnya bukan pada cita-citanya, melainkan pada cara agenda ini dirancang, dijalankan, dan siapa yang paling diuntungkan di dunia nyata. Di sinilah banyak orang mulai melihat SDGs bukan sekadar program pembangunan, melainkan agenda elit global.
SDGs Tidak Rahasia, Justru Terlalu Terpusat
Penting ditegaskan: SDGs bukan konspirasi rahasia. Dokumennya terbuka dan dapat diakses publik. Namun proses pengambilan keputusannya sangat terpusat. Arah dan target utama ditentukan di forum global seperti Sidang Umum PBB di New York, pertemuan World Economic Forum (Worl Ékonomik Forom) (WEF) di Davos, serta forum World Bank dan IMF.
Negara berkembang dan masyarakat umum tidak berada di posisi perumus, melainkan penerima kebijakan. Ketimpangan ini muncul sejak awal: siapa yang menentukan standar berada di atas, siapa yang menjalankan berada di bawah.
Transisi Energi: Beban di Konsumen, Peluang di Korporasi
Salah satu cara utama SDGs dijalankan adalah melalui kebijakan transisi energi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, ini diterjemahkan dalam bentuk pengurangan subsidi, kenaikan harga BBM dan listrik, serta dorongan untuk beralih ke energi baru. Dampaknya langsung dirasakan oleh konsumen.
Pada saat yang sama, sektor energi terbarukan justru menjadi ladang investasi besar bagi korporasi global, mulai dari industri mobil listrik, baterai, hingga infrastruktur pendukung. Polanya konsisten, di antaranya biaya penyesuaian ditanggung publik, sementara peluang ekonominya terkonsentrasi di pemain bermodal besar.
BlackRock, Vanguard, dan State Street (Blék-Rok, Véng-gard, Stét Strit) termasuk pemodal besar global yang relevan disebut ketika membahas bagaimana transisi energi dan standar investasi berbasis SDGs.
Standar Keberlanjutan Menguntungkan Pemain Besar
Dalam dunia usaha, SDGs dijalankan melalui berbagai standar keberlanjutan dan sertifikasi, sering kali dikaitkan dengan skema ESG dan akses pembiayaan. UMKM diwajibkan mengikuti standar yang kompleks dan mahal, sementara perusahaan besar relatif mudah beradaptasi karena memiliki modal, akses pendanaan internasional, dan sumber daya manusia. Regulasi global yang tampak netral ini pada praktiknya mempercepat dominasi pelaku besar dan mempersempit ruang hidup usaha kecil.
Sektor Pangan: Ketimpangan Adaptasi
Di sektor pertanian, tuntutan keberlanjutan diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi petani kecil. Pembatasan pupuk, tekanan biaya produksi, dan tuntutan efisiensi diberlakukan dengan dalih standar global.
Sementara itu, industri besar mampu beradaptasi melalui teknologi mahal, skala produksi besar, dan impor. Dampaknya jelas: petani kecil tertekan, produksi terganggu, dan harga pangan naik. Ini menunjukkan bagaimana SDGs dijalankan tanpa penyesuaian struktural di level lokal.
Kebijakan Datang dari Atas, Dampak ke Bawah
SDGs tidak dipaksakan dengan kekuatan langsung, tetapi lewat mekanisme sistemik: pendanaan, regulasi, dan tekanan pasar. World Bank, IMF, dan investor global mengaitkan pembiayaan dengan kepatuhan pada agenda SDGs.
Negara kemudian menyesuaikan kebijakan nasional. Kalau di Indonesia melalui Bappenas. Masyarakat tentu tidak memiliki mekanisme nyata untuk menolak atau mengubah arah. Inilah yang membuat SDGs terasa sebagai agenda yang datang dari atas dan dijalankan ke bawah, bukan hasil kesepakatan sosial yang setara.
Kenapa Kritik Ini Masuk Media Arus Utama
Ketika kritik terhadap SDGs muncul di media besar, itu mencerminkan keresahan yang nyata. Banyak orang melihat pola yang sama di berbagai sektor: biaya hidup naik, aturan bertambah, dan semua dibungkus narasi global yang sulit ditawar. Media tidak menciptakan isu ini, tetapi mencatat dan menyalurkan kegelisahan publik yang sudah berkembang di masyarakat.
Kesimpulan: Agenda Elit karena Kendali Ada di Atas
SDGs layak disebut agenda elit global bukan karena niatnya jahat, tetapi karena siapa yang mengendalikan dan bagaimana ia dijalankan. Agenda ini dirancang oleh lembaga global seperti PBB, didorong oleh forum elit dan lembaga keuangan internasional, dijalankan melalui tekanan ekonomi dan regulasi, dan dampaknya paling berat dirasakan oleh masyarakat bawah. Selama rakyat hanya menjadi objek penyesuaian, SDGs tidak bisa disebut agenda bersama.
