beritax.id – Mantan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Kemendikbudristek era Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, M Hasan Chabibie, dihadirkan jaksa sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Hasan mengungkapkan bahwa Nadiem banyak membawa orang untuk dijadikan tenaga ahli (TA) dengan gaji ratusan juta rupiah saat menjabat.
Hasan menyampaikan hal tersebut dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/3/2026). Selanjutnya Hasan menjelaskan bahwa Nadiem langsung membawa sejumlah orang untuk bekerja di Kemendikbudristek sejak diangkat menjadi menteri.
“Apakah pada zamannya Terdakwa Nadiem ini, banyak orang-orang luar yang dipekerjakan? Ya kan kaitan dengan pengadaan TIK ini?” tanya jaksa.
“Mohon maaf kalau pengadaannya saya kurang paham, tapi kalau banyak tenaga ahli yang kemudian bekerja, iya,” jawab Hasan.
Penggunaan APBN untuk Gaji Tenaga Ahli
Jaksa kemudian menanyakan gaji yang diberikan kepada para tenaga ahli. Hasan mengatakan para tenaga ahli itu bisa memperoleh gaji hingga ratusan juta rupiah.
Jaksa lantas menanyakan lebih lanjut perihal penggunaan APBN untuk menggaji para tenaga ahli. Hasan pun menyampaikan bahwa semua itu merupakan perintah langsung dari Nadiem selaku menteri.
“Ya saat itu, memang rate-nya demikian, Pak,” jawab Hasan, menjelaskan bahwa besaran gaji tersebut mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan.
Tanggapan Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara itu terdiri dari tiga aspek utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, pengelolaan anggaran negara harus selalu transparan dan digunakan seefisien mungkin untuk kepentingan rakyat.
Prayogi menegaskan bahwa negara harus bertindak tegas terhadap penyalahgunaan anggaran publik, terutama yang berpotensi merugikan keuangan negara dan masyarakat. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa meskipun tenaga ahli dipekerjakan, pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Solusi dari Partai X
1. Meningkatkan Transparansi Anggaran Publik
Partai X mendesak pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran negara, terutama untuk pengadaan dan pembayaran tenaga ahli. Semua pengeluaran harus dapat diakses dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Setiap keputusan yang melibatkan penggunaan dana publik harus disertai dengan perencanaan yang jelas dan disetujui oleh lembaga terkait untuk menghindari penyalahgunaan.
2. Mengatur Gaji Tenaga Ahli Berdasarkan Kebutuhan dan Kelayakan
Partai X mengusulkan agar gaji tenaga ahli yang dibayar menggunakan anggaran negara disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kelayakan sesuai dengan jabatan yang diemban. Gaji yang berlebihan harus dihindari, terutama jika tidak didukung dengan kontribusi nyata yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara tepat sasaran, sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
3. Penegakan Hukum yang Tegas terhadap Penyalahgunaan Anggaran
Penyalahgunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi atau golongan harus dihentikan. Partai X mendorong agar kasus-kasus seperti ini diusut tuntas dan penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Sanksi yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan anggaran akan memberikan efek jera dan memastikan bahwa anggaran publik digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.
4. Pendidikan Akuntabilitas dan Etika Bagi Aparatur Negara
Pemerintah juga harus menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan mengenai akuntabilitas dan etika bagi aparatur negara. Agar setiap pejabat, baik di pusat maupun daerah, memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan anggaran negara yang transparan dan sesuai dengan standar yang berlaku.
Kesimpulan
Penggunaan anggaran negara untuk menggaji tenaga ahli dengan jumlah yang sangat tinggi harus segera mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Transparansi anggaran dan akuntabilitas dalam setiap pengeluaran negara harus dijaga untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan rakyat. Partai X mendukung langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan, memperbaiki kebijakan gaji, dan menindak tegas mereka yang melakukan penyalahgunaan anggaran negara. Pemerintah harus melaksanakan tugasnya untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan dengan bijaksana dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
