beritax.id – Direktur Operasional PT Delta Indonesia, Deka Perdanawan, salah satu Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) rekanan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), mengaku perusahaannya menyetor uang hingga Rp 4,4 miliar lebih kepada para pejabat Kemnaker yang duduk sebagai terdakwa. Deka berbicara sebagai saksi dalam sidang untuk perkara dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3 dengan terdakwa Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, dan terdakwa lainnya.
“Dari data di PT Delta atau seingat saudara, berapa total yang sudah saudara berikan kepada pegawai Kemnaker yang saudara sebutkan tadi itu?” tanya salah satu jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/3/2026).
Deka mengaku bahwa dia menyetor uang tersebut dalam beberapa transaksi untuk mempercepat proses pengurusan sertifikat K3. Uang tersebut disetor baik secara tunai maupun melalui rekening yang diberikan oleh para terdakwa.
Penyalahgunaan Wewenang dan Pemerasan dalam Pengurusan Sertifikat K3
Deka menjelaskan, uang yang diberikan untuk memperbarui Surat Keputusan Penunjukkan (SKP) dan membayar honor fasilitator pelatihan. Dan di antaranya adalah Rp 5 juta per sertifikat dan Rp 250.000 hingga Rp 500.000 per fasilitator. Namun, Deka mengaku tidak ingat jumlah pasti uang yang diberikan karena sudah melalui banyak transaksi.
“Kalau di keterangan saudara nomor 19, ini yang seingat saudara mungkin ya. Dari rekening Bank Mandiri ini total Rp 3.278.350.000,-. Kalau rekening BCA Rp 1.197.250.000,-. Gitu ya?” Tanya jaksa.
Deka membenarkan keterangannya itu, sehingga total pemberian uang dari PT Delta kepada para terdakwa mencapai Rp 4.475.600.000. Uang yang diberikan ini, menurut Deka, disetor karena adanya ancaman bahwa sertifikat yang diajukan perusahaan tidak akan diterbitkan jika tidak memberikan “apresiasi” tersebut.
Tindak Tegas Terhadap Pemerasan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara terdiri dari tiga aspek utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, negara harus segera mengambil tindakan tegas terhadap praktik pemerasan yang melibatkan pejabat publik.
Prayogi menekankan bahwa pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Negara harus memastikan bahwa setiap proses administrasi di sektor publik berlangsung dengan transparansi dan keadilan.
Solusi dari Partai X
1. Penegakan Hukum yang Tegas terhadap Pemerasan
Partai X mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku pemerasan, baik yang berada di dalam instansi pemerintah maupun di sektor swasta. Para pejabat yang terlibat dalam praktik pemerasan harus diadili dengan sanksi yang setimpal untuk memberi efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan.
2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Transparansi
Partai X mendorong agar sistem pengawasan dalam pengurusan sertifikat dan lisensi di kementerian atau lembaga negara diperkuat. Semua proses harus dilakukan dengan transparansi penuh, sehingga masyarakat dapat melihat dan memastikan bahwa tidak ada pemerasan atau penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang lebih ketat akan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih.
3. Penyuluhan dan Edukasi Anti-Korupsi di Sektor Publik dan Swasta
Untuk mencegah praktik serupa, Partai X mengusulkan agar program penyuluhan dan edukasi tentang bahaya korupsi dan pemerasan dilakukan secara rutin di lingkungan pemerintahan dan sektor swasta. Masyarakat dan pegawai negara perlu diberi pemahaman yang lebih mendalam tentang etika dan hukum. Serta bagaimana mereka dapat berperan dalam menciptakan sistem yang bebas dari korupsi.
4. Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kementerian
Partai X juga mengusulkan reformasi dalam pengelolaan sumber daya manusia di kementerian dan lembaga pemerintahan. Seleksi dan pelatihan yang lebih ketat bagi pejabat publik diperlukan untuk memastikan bahwa hanya individu yang memiliki integritas yang tinggi yang ditempatkan dalam posisi strategis. Dengan demikian, risiko pemerasan dan penyalahgunaan jabatan dapat diminimalisir.
Kesimpulan
Kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 yang melibatkan pejabat Kemnaker ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat. Negara harus melaksanakan tugasnya untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan mengutamakan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Penegakan hukum yang tegas, penguatan sistem pengawasan. Serta edukasi dan reformasi dalam pengelolaan SDM di sektor publik dan swasta adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah praktik pemerasan serupa. Partai X mendukung penuh langkah-langkah tersebut untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
