beritax.id – Sistem pemerintahan dikuasai penguasa telah menciptakan ketidakadilan yang mengancam kehidupan demokrasi Indonesia. Ketika kekuasaan terpusat pada segelintir pejabat, rakyat menjadi pihak yang terpinggirkan. Demokrasi yang seharusnya memberi ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, kini hanya menjadi formalitas belaka. Rakyat, yang seharusnya menjadi subjek dalam pemerintahan, semakin tidak punya kendali atas keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Penguasa yang Mengontrol Semua Aspek Pemerintahan
Sistem pemerintahan yang terpusat ini memberi kekuasaan yang sangat besar kepada penguasa, sehingga memunculkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam struktur ini, kebijakan yang dibuat lebih mencerminkan kepentingan penguasa dan segelintir pejabat, daripada kepentingan rakyat banyak. Ketika keputusan-keputusan penting hanya didasarkan pada keuntungan atau pribadi para penguasa, maka rakyat yang seharusnya mendapat perhatian, malah semakin terabaikan.
Hal ini juga berakibat pada ketidakmampuan pemerintah dalam menghadapi masalah sosial dan ekonomi yang menghambat kemajuan negara. Alih-alih mengutamakan kebijakan yang memajukan kesejahteraan rakyat, pemerintah sering kali lebih fokus pada penguatan posisi mereka, tanpa mengindahkan dampak negatif bagi masyarakat luas.
Korupsi dan Ketimpangan Sosial yang Semakin Memburuk
Salah satu dampak langsung dari sistem pemerintahan yang dikuasai penguasa adalah merajalelanya korupsi. Ketika kekuasaan terpusat pada segelintir individu, peluang untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. Korupsi di berbagai sektor pemerintahan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial. Sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, justru disalahgunakan oleh para pejabat yang memiliki kekuasaan.
Ketimpangan sosial yang semakin melebar menunjukkan bahwa pembangunan yang ada tidak berpihak pada rakyat. Infrastruktur yang buruk, pelayanan kesehatan yang minim, serta pendidikan yang tidak merata adalah sebagian kecil dari akibat langsung ketidakadilan dalam sistem pemerintahan yang ada. Meskipun pemerintah mengklaim adanya pembangunan, kenyataannya banyak dari proyek-proyek tersebut tidak memberikan dampak signifikan bagi kehidupan rakyat.
Pajak yang Tidak Adil: Beban untuk Rakyat
Sistem pajak Indonesia juga mencerminkan ketidakadilan yang terjadi dalam pemerintahan. Sementara rakyat terus dibebani dengan pajak yang semakin tinggi. Para korporasi besar dan individu kaya sering kali dapat menghindari kewajiban pajak mereka melalui berbagai celah hukum. Pajak yang seharusnya digunakan untuk mendanai pembangunan yang merata. Malah lebih banyak mengalir ke kantong penguasa dan pejabat, yang semakin memperburuk kesenjangan sosial.
Keadaan ini semakin membebani rakyat yang sudah kesulitan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Mereka harus menanggung beban pajak yang semakin besar, sementara mereka tidak merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayar.
Solusi dari Prinsip Partai X
Partai X menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh sistem pemerintahan yang dikuasai penguasa, antara lain:
- Desentralisasi Kekuasaan
Mengurangi pemusatan kekuasaan dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil lebih relevan dengan kebutuhan rakyat. - Pemberantasan Korupsi yang Lebih Tegas
Memperkuat lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK dan memberikan otonomi penuh kepada lembaga ini agar dapat bekerja secara efektif tanpa campur tangan penguasa. - Pajak yang Adil dan Progresif
Menerapkan sistem pajak progresif yang lebih adil, di mana individu dan perusahaan kaya membayar lebih banyak sesuai dengan kemampuan mereka, sementara rakyat diberi keringanan. - Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan
Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah, memastikan bahwa rakyat dapat mengawasi penggunaan anggaran negara. - Pemulihan Ekonomi untuk Rakyat
Meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat dengan mendukung UMKM dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, sehingga meningkatkan kesejahteraan secara merata.
Kesimpulan
Rakyat terpinggirkan ketika sistem pemerintahan dikuasai penguasa. Untuk memperbaiki keadaan ini, dibutuhkan reformasi dalam pemerintahan yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada rakyat. Pemberantasan korupsi yang efektif, sistem perpajakan yang lebih adil, serta kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan benar dan memberikan manfaat kepada seluruh rakyat.
