beritax.id – Pajak mencekik rakyat yang terus berusaha bertahan dalam ketidakpastian ekonomi, sementara mereka belum sepenuhnya menikmati hasil dari pembangunan dan kekayaan alam Indonesia. Meskipun Ekonomi konstitusi Indonesia harusnya berfokus pada kemakmuran rakyat, kebijakan perpajakan yang ada semakin memberatkan mereka. Pemerintah sering kali mengklaim bahwa pajak adalah kewajiban untuk membangun negara, namun kenyataannya, kebijakan tersebut sering kali hanya menguntungkan segelintir pejabat, bukan rakyat banyak.
Ketergantungan Negara pada Pajak yang Berlebihan
Negara bergantung pada pajak sebagai sumber utama penerimaan, tetapi rakyat belum merasakan hasil pembangunan yang adil. Sumber daya alam yang kaya seharusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, namun kebijakan yang ada sering kali gagal untuk memanfaatkan potensi kekayaan alam tersebut secara maksimal. Pajak, yang seharusnya menjadi bagian dari gotong royong untuk membangun negara. Malah menjadi alat untuk menambah beban ekonomi rakyat yang belum merasakan kemakmuran.
Tugas Negara yang Terabaikan
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, kebijakan yang terlalu mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan negara tanpa memberikan manfaat nyata kepada rakyat merupakan pengabaian terhadap ketiga tugas tersebut. Negara seharusnya tidak hanya fokus pada pemungutan pajak, tetapi juga pada kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya.
Solusi untuk Mengurangi Beban Pajak yang Tidak Seimbang
- Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kemakmuran Rakyat
Pemerintah harus lebih berfokus pada optimalisasi kekayaan alam negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan yang adil dan transparan akan memastikan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. - Reformasi Sistem Pajak yang Berkeadilan
Pemerintah perlu merumuskan kebijakan pajak yang tidak membebani rakyat. Melainkan menciptakan sistem yang lebih adil dan berimbang. Pajak harus dilihat sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam pembangunan, bukan sebagai beban yang memaksakan kewajiban. - Meningkatkan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Pajak
Pengelolaan dana pajak harus dilakukan dengan penuh transparansi. Agar rakyat dapat melihat bagaimana pajak yang mereka bayar digunakan untuk kepentingan bersama. Kepercayaan rakyat akan terbangun jika mereka merasakan bahwa pajak digunakan secara efisien dan tepat sasaran. - Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Fokuskan kebijakan ekonomi pada pemberdayaan sektor-sektor yang melibatkan rakyat. Sehingga mereka dapat mengakses sumber daya, pelatihan, dan pasar yang adil.
Kesimpulan
Pajak mencekik rakyat, dan semakin banyak kebijakan yang membebani rakyat tanpa memberikan manfaat langsung bagi mereka. Negara harus kembali pada tugasnya untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Melalui reformasi kebijakan pajak yang lebih adil dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih maksimal. Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang benar-benar berfungsi untuk rakyat.
