beritax.id – Demokrasi tanpa integritas menciptakan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ketika penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakjujuran menjadi hal biasa, janji-janji hanya tinggal kata-kata kosong. Rakyat merasa bahwa demokrasi yang ada tidak berpihak pada kepentingan mereka, dan justru memperkuat posisi pejabat yang berkuasa.
Banyak kebijakan yang seharusnya mendukung kesejahteraan rakyat, namun justru digunakan untuk kepentingan pemerintahan atau pribadi para pejabat. Keputusan yang diambil sering kali tidak transparan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan rakyat. Penyalahgunaan kekuasaan ini merusak tatanan demokrasi dan memperburuk ketimpangan sosial yang ada.
Tugas Negara yang Terabaikan
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menekankan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang diambil sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut. Negara seharusnya berfokus pada kesejahteraan rakyat, namun malah mengabaikan tugas utamanya demi kepentingan.
Solusi untuk Memperbaiki Demokrasi yang Tergerus Integritas
- Reformasi Pemerintahan yang Transparan
Pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. - Pengawasan Independen yang Lebih Kuat
Sistem pengawasan terhadap kebijakan dan proyek pembangunan perlu diperkuat. Pengawasan yang lebih ketat akan mengurangi potensi penyalahgunaan dan ketidakjujuran dalam pemerintahan. - Pemberdayaan Rakyat dalam Pengambilan Keputusan
Rakyat harus dilibatkan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Partisipasi yang lebih luas akan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan mereka. - Pendidikan tentang Etika dan Integritas dalam Demokrasi
Pendidikan yang menekankan pentingnya etika dan integritas dalam kehidupan demokrasi perlu diperkenalkan secara lebih mendalam. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat mengawasi dan mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan bertanggung jawab.
Demokrasi tanpa integritas hanya akan memperburuk ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan memperlebar ketimpangan sosial. Negara harus kembali pada tugas utamanya untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Melalui reformasi kebijakan dan penguatan partisipasi rakyat, Indonesia dapat membangun demokrasi yang sejati dan berkeadilan.
