beritax.id – Demokrasi di Indonesia semakin menjadi ilusi bagi rakyat. Ketika sistem yang seharusnya memberi suara kepada rakyat justru dikuasai oleh kepentingan penguasa, demokrasi tanpa moralitas mengancam prinsip-prinsip dasar keadilan. Proses pembuatan kebijakan yang melibatkan penguasa dan korporasi besar semakin memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, meninggalkan sebagian besar rakyat dalam kesulitan. Rakyat hanya menjadi penonton dalam pengambilan keputusan besar yang memengaruhi hidup mereka.
Kepentingan Penguasa Mengalahkan Keadilan
Kebijakan yang diambil oleh pemerintah semakin lebih berpihak pada kepentingan penguasa dan kelompok-kelompok pejabat, bukannya pada kepentingan rakyat. Proyek pembangunan dan kebijakan ekonomi sering kali disusun tanpa memperhatikan suara rakyat atau dampaknya terhadap kehidupan mereka. Banyak kebijakan yang lebih menguntungkan pengusaha besar atau pejabat daripada masyarakat kecil. Rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan ini, justru sering kali terpinggirkan. Hal ini menambah ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan yang ada.
Tugas Negara yang Terabaikan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, kenyataannya, tugas ini terabaikan. Keputusan-keputusan penting yang seharusnya memperhatikan hak-hak dasar rakyat sering kali tidak sesuai dengan harapan mereka. Pemerintah lebih fokus pada kepentingan dan ekonomi kelompok tertentu, bukan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin tajam membuktikan bahwa negara belum menjalankan tugas utamanya.
Solusi untuk Mengembalikan Kedaulatan Rakyat
- Peningkatan Keterlibatan Rakyat dalam Pengambilan Keputusan
Rakyat harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, kebijakan yang diambil akan lebih mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, bukan hanya kepentingan penguasa. - Reformasi untuk Pemerintah yang Lebih Representatif
Pemerintah harus lebih representatif dalam memilih pemimpin yang benar-benar peduli dengan rakyat. Reformasi sistem dan pemilu perlu dilakukan agar pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi masyarakat. - Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Politik
Pendidikan politik yang lebih baik akan meningkatkan kesadaran rakyat akan hak-hak mereka dalam demokrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih berdaya dalam mempengaruhi kebijakan yang diambil. - Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah
Pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil. Pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi dapat memastikan kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat.
Kesimpulan
Demokrasi tanpa moralitas akan terus mengancam prinsip keadilan dalam sistem pemerintahan. Untuk itu, negara harus kembali pada prinsip dasar demokrasi yang melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Hanya dengan langkah-langkah ini, Indonesia bisa mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat. Jika pemerintah gagal menjalankan tugasnya, maka demokrasi hanya akan menjadi mimpi kosong bagi rakyat.
