beritax.id – Jujur, belakangan ini aku sering merasa ada yang aneh dengan cara negara ini dijalankan. Rasanya tuh kayak… kita, rakyat, makin nggak dianggap.
Kalian pernah dengar istilah “State Mismanagement” atau negara salah urus?. Ini bukan cuma soal birokrasi yang lelet, bukan. Ini lebih mengerikan. Adapun hal ini adalah kondisi di mana para pejabat negara, orang-orang yang kita gaji lewat pajak, justru sibuk mengamankan kekuasaan mereka sendiri dan pelan-pelan melupakan kita.
Hari ini, terjadi cerita soal hal-hal gila yang jadi bukti kalau demokrasi kita lagi “dibajak” dan kenapa bisa terjadi.
Feodalisme Baru di Tengah Bencana Sumatera
Kita semua tau, Desember jadi bulan menyakitkan karena bencana Sumatera. Di Aceh Tenggara. Situasinya lagi hancur-hancurnya. Banjir bandang baru saja meluluhlantakkan rumah dan lahan pertanian mereka. Mereka pasti dalam kondisi bingung besok mau makan apa, bingung masa depan gimana, bingung dengan nasib mereka.
Tapi. Alih-alih pemerintah hadir untuk melindungi rakyatnya justru malah kampanye.
Bupati Aceh Tenggara, di depan Pak Prabowo dan di tengah korban becana malah dengan lantangnya menyuarakan agar Pak Prabowo jadi “Presiden Seumur Hidup”.
Sakit, kan? Bencana alam justru dijadikan kesempatan untuk melakukan kampanye. Rakyat yang menderita dianggap tak lebih dari objek pasar mereka.
Ancaman Sistematis: Pilkada via DPRD
Kalau kalian pikir memanfaatkan korban bencana sudah cuku, maka kalian salah. Bahlil Lahdalia, Ketua Partai Golkar ini malah entengnya bilang untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD. Ide ini bahkan didukung oleh Presiden, Prabowo Subianto.
Dengan kondisi sekarang ini, pemilihan dikembalikan ke DPRD, apakah korupsinya hilang? Enggak. Itu cuma memindahkan uang suap. Dari yang tadinya diecer ke rakyat saat serangan fajar, menjadi “gelondongan” yang dibayar lunas ke anggota DPRD.
Buat seorang Bahlil, ngurusin jutaan pemilih itu ribet. Mahal. Berisiko kalah. Apalagi setelah terjadinya Bencana Sumatera dan segala blunder yang terjadi selama dia menjabat sebagai menteri.
Jadi, ya lebih gampang kalau Pilkada diubah jadi via DPRD.
Dia bisa aja kongkalikong sama ketua Parpol lainnya buat mengamankan suara anggota-anggota DPRD.
Anggota DPRD? Mereka kan petugas partai. Tinggal diperintah bosnya, pasti nurut.
Efisien buat mereka? Banget. Tapi buat kita? Ini pembajakkan demokrasi.
Akar Masalah – Struktur Ketatanegaraan yang Rusak
Kenapa sih mereka berani banget kayak gini?
Jawabannya ada di desain sistem kita yang agak “buggy”. Kita pakai sistem Presidensial dan parpol yang banyak banget.
Berdasarkan UUD 1945, khususnya Pasal 6A ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan Parpol peserta pemilihan umum, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang pemilu (seperti UU Pemilu) dengan syarat ambang batas perolehan kursi DPR atau suara sah nasional untuk dapat mengusulkan pasangan calon. Jadi, Parpol menjadi kunci utama dalam pencalonan eksekutif.
Contohnya, saat Prabowo menjabat ini. Dimana dia didukung oleh banyak parpol. Akhirnya, terbentuklah “Koalisi Gemuk”. Hampir semua partai yang mendukungnya dapat jatah jabatan.
Karena semua sudah satu kubu, mereka merasa bisa melakukan apa saja. Termasuk bikin undang-undang yang merugikan kita tanpa ada yang protes. Inilah yang disebut Autocratic Legalism membunuh demokrasi menggunakan jalur hukum yang sah.
Dampak Buat Rakyat Indonesia
Terus apa ngaruhnya buat aku? Buat kamu? Dan buat kita semua?
Coba lihat sekeliling. Cari kerja makin susah, kan?
Giliran dapat kerja, statusnya cuma kontrak dengan gaji stagnan. Sementara harga kebutuhan makin melambung.
Ini bukan kebetulan. Ini hasil dari aturan “Sapu Jagat” yang katanya dibuat buat nyiptain lapangan kerja. Realitanya? pengusaha justru semakin semena-mena.
Hidup jadi nggak pasti. Kita disuruh kerja keras, tapi para oknum yang justru menikmati hasilnya.
Solusi
Sekarang pertanyaannya: Kita harus ngapain? Marah-marah di medsos doang nggak akan ngubah apa-apa.
Solusi pertamanya, dan ini fundamental banget: Mau nggak mau, kita harus mulai membedakan antara “Negara” dan “Pemerintahan”.
Ini dua hal yang beda, teman-teman.
Negara itu Indonesia. Rumah kita. Tanah air kita. Itu abadi. Sedangkan Pemerintah? Itu cuma manajemen. Cuma sekumpulan orang yang kita kasih SK (Surat Keputusan) buat ngurus rumah ini selama 5 tahun.
Masalahnya sekarang, mereka bikin narasi seolah-olah mengkritik pemerintah itu sama dengan membenci negara.
Yang kedua, kita harus bicara soal akar racunnya: Partai Politik.
Fungsi partai itu ada di undang-undang: melakukan pendidikan politik. Tapi realitanya?
Kapan terakhir kali kalian merasa diedukasi sama partai? Nggak pernah, kan? Mereka cuma muncul 5 tahun sekali pas mau cari suara
Ngapain kita subsidi mereka pakai uang pajak kalau kerjanya cuma membodohi kita? Mereka lebih suka mindahin Pilkada ke DPRD biar nggak repot ngedukasi kalian. Mereka maunya jalan pintas, transaksi di ruang gelap, bukan adu gagasan di ruang publik.
Jadi, ini bukan lagi soal siapa presidennya atau siapa bupatinya. Ini soal sistem yang sudah busuk dari akarnya.
Sistem yang membiarkan “negara salah urus” ini terus berjalan. Sistem yang memaksa kita jadi penonton di negara sendiri.
Pertanyaannya satu, dan tolong jawab dalam hati kalian masing-masing:
Sampai kapan kita mau dibodohi seperti ini?
Sampai rumah kita tergadai habis? Atau sampai kita sadar kalau kedaulatan itu ada di tangan kita, bukan di tangan partai?
Pikirkan.
