beritax.id – Demokrasi tanpa fondasi menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan negara. Ketika kekuasaan dijalankan tanpa prinsip dan visi yang jelas, negara terjebak dalam kebingungannya sendiri. Pemerintah seharusnya menjalankan tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, namun ketidaktegasan dalam kebijakan seringkali menambah kerumitan sosial dan ekonomi yang ada. Rakyat, yang seharusnya menjadi pusat perhatian, malah terpinggirkan dalam setiap keputusan besar.
Kekuasaan Tanpa Arah yang Jelas
Ketika kekuasaan terdistribusi tanpa pedoman yang kuat, kebijakan yang diambil tidak konsisten dan tidak berpihak pada kebutuhan rakyat. Pemerintah yang tidak memiliki arah yang jelas hanya menjalankan tugas secara reaktif, bukan dengan visi yang besar untuk masa depan bangsa. Hal ini memengaruhi kualitas kebijakan yang dibuat, dari bidang ekonomi hingga sosial, yang seharusnya dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat.
Tugas Negara yang Terabaikan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, ketiga tugas ini sering kali terabaikan, dan kebijakan yang diambil justru tidak memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Keputusan-keputusan besar dibuat tanpa mempertimbangkan masukan masyarakat dan tanpa memberikan dampak yang jelas terhadap perbaikan kehidupan mereka.
Solusi untuk Mengembalikan Arah Demokrasi
- Reformasi Struktural untuk Kejelasan Kebijakan
Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang jelas, terstruktur, dan berbasis pada kepentingan rakyat. Reformasi dalam pengambilan keputusan harus mengarah pada kebijakan yang konsisten, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. - Peningkatan Keterlibatan Rakyat dalam Proses Kebijakan
Rakyat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka. Dengan adanya forum konsultasi publik dan pengambilan keputusan berbasis partisipasi, arah kebijakan akan lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. - Pendidikan Kewarganegaraan yang Lebih Kuat
Pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak rakyat perlu diperkuat. Rakyat yang lebih teredukasi tentang hak-hak akan lebih mampu untuk berpartisipasi aktif dalam proses dan memberikan pengawasan terhadap pemerintah. - Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah
Agar kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah harus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam setiap langkah yang diambil. Setiap keputusan harus dapat diuji dan dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Demokrasi tanpa fondasi membawa dampak buruk bagi negara, dengan pemerintah yang tidak memiliki arah yang jelas. Negara harus kembali pada tugasnya untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang konsisten dan berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui reformasi kebijakan dan peningkatan partisipasi rakyat, Indonesia dapat kembali mewujudkan pemerintahan yang jelas arah dan tujuannya.
