beritax.id – Di Indonesia, demokrasi hanya mimpi bagi sebagian besar rakyat yang terus terpinggirkan dalam proyek pembangunan besar. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa pembangunan dilakukan untuk kesejahteraan rakyat, kenyataannya banyak proyek yang tidak pernah sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kesenjangan antara janji pemerintah dan kenyataan di lapangan semakin lebar.
Pembangunan yang Tidak Merata
Proyek-proyek pembangunan yang digembar-gemborkan sebagai kemajuan bagi bangsa sering kali tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Banyak proyek infrastruktur yang tidak memprioritaskan daerah yang membutuhkan, sementara pejabat dan pengusaha besar mendapat keuntungan. Rakyat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pembangunan, malah terpinggirkan dalam proses tersebut.
Tugas Negara yang Terabaikan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menekankan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, dalam kenyataannya, tugas ini sering kali terabaikan. Pemerintah gagal memenuhi kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Proyek pembangunan malah lebih menguntungkan segelintir pihak, bukan rakyat secara keseluruhan.
Solusi untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berpihak pada Rakyat
- Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proyek pembangunan merata dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, terutama di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan perhatian lebih. - Partisipasi Rakyat dalam Proses Pembangunan
Rakyat harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Keterlibatan masyarakat akan memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka dan bukan hanya kepentingan pemerintahan. - Reformasi Sistem Perencanaan Pembangunan
Sistem perencanaan pembangunan perlu direformasi agar lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Ini akan memastikan bahwa proyek-proyek besar yang dibiayai negara benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. - Pengawasan Ketat terhadap Proyek Pembangunan
Pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek pembangunan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Demokrasi hanya mimpi jika pembangunan yang dijanjikan pemerintah tidak merata dan tidak menyentuh rakyat secara langsung. Untuk itu, negara harus kembali pada prinsip dasar demokrasi yang melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dengan cara ini, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali.
