beritax.id – Demokrasi di Indonesia kini semakin terancam oleh krisis etika. Demokrasi tanpa etika telah menjadi alat bagi pejabat untuk mengamankan kepentingan pribadi dan kelompok mereka, bukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Proses pemerintahan yang seharusnya memperjuangkan hak-hak rakyat kini justru dimanfaatkan untuk memperkokoh kekuasaan para pejabat, meninggalkan rakyat dalam ketidakpastian dan ketidakadilan.P
Kepentingan Pejabat yang Mendominasi Proses Pemerintahan
Ketika demokrasi dijalankan tanpa landasan etika yang kuat, maka proses pemerintahanjustru melayani kepentingan para pejabat dan penguasa. Keputusan-keputusan yang diambil tidak lagi berpihak pada rakyat, melainkan untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan segelintir orang. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin besar di masyarakat, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Tugas Negara yang Terabaikan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, dalam praktiknya, pemerintah Indonesia gagal menjalankan tugas-tugas ini dengan baik. Pemerintah sering kali lebih fokus pada kepentingan daripada memenuhi tanggung jawabnya kepada rakyat, yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan kerusakan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.
Solusi untuk Mengembalikan Kedaulatan Rakyat
- Pemimpin dengan Integritas dan Visi Jangka Panjang
Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan berintegritas. Pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. - Meningkatkan Partisipasi Rakyat dalam Keputusan
Rakyat harus lebih terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, dari perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan. Partisipasi publik yang lebih aktif akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih inklusif dan berfokus pada kesejahteraan bersama. - Reformasi Sistem Pemilu yang Lebih Adil
Untuk memastikan demokrasi yang benar-benar berpihak pada rakyat, sistem pemilu dan partai politik harus direformasi. Pemilu yang transparan dan adil akan menghasilkan pemimpin yang lebih kredibel dan lebih dekat dengan kebutuhan rakyat. - Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
Pemerintah harus memperbaiki akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil. Setiap keputusan yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.
Demokrasi tanpa etika hanya akan mengarah pada pemerintahan yang memperjuangkan kepentingan para pejabat, bukan rakyat. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Indonesia membutuhkan pemimpin yang berintegritas dan pemerintahan yang benar-benar melayani rakyat. Negara harus kembali pada prinsip dasar demokrasi, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil adalah untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat demi kesejahteraan bersama. Hanya dengan cara ini, Indonesia bisa membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.
