beritax.id – Demokrasi Indonesia seringkali hanya menjadi formalitas tanpa membawa dampak yang nyata bagi rakyat. Tanpa pemimpin yang memiliki visi untuk bangsa, pemerintahan cenderung mengabaikan kepentingan rakyat. Rakyat seharusnya menjadi pengendali negara, namun kenyataannya, kebijakan seringkali lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek dan bukan kesejahteraan masyarakat.
Negarawan yang seharusnya memberikan arahan dan memastikan kedaulatan rakyat, kini sulit ditemukan. Pemerintahan Indonesia dikuasai oleh pejabat yang tidak selalu mendengarkan suara rakyat. Kebijakan yang diambil sering kali lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, daripada kemajuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demokrasi yang Cenderung Menguntungkan Pejabat
Sistem demokrasi yang ada tidak memberi ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan besar. Pemilu yang diselenggarakan hanya memberikan kesempatan kepada pejabat untuk kembali berkuasa. Meskipun rakyat memiliki suara dalam pemilu, mereka tidak memiliki pengaruh yang nyata dalam kebijakan negara setelahnya. Ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan rakyat yang seharusnya menjadi pemegang kedaulatan.
Solusi untuk Memperbaiki Demokrasi yang Terhambat
Untuk memulihkan kedaulatan rakyat dan memastikan pemerintahan Indonesia lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, beberapa langkah krusial perlu diambil:
- Menguatkan Fungsi MPR sebagai Pengawas: MPR harus diberdayakan kembali sebagai lembaga pengawas yang independen, yang berfungsi untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak rakyat.
- Membangun Kepemimpinan yang Berbasis pada Kearifan dan Visi Jangka Panjang: Pemerintah harus didorong untuk memilih pemimpin yang memiliki visi besar dan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat. Pemimpin yang bijaksana dapat mendorong perubahan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan Partisipasi Rakyat dalam Proses Pengambilan Keputusan: Rakyat harus diberikan saluran yang jelas untuk mengoreksi kebijakan yang merugikan mereka. Melalui forum publik atau referendum, rakyat dapat lebih aktif dalam pengambilan keputusan yang penting bagi negara.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan demokrasi Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang tidak hanya berbicara tentang hak pilih, tetapi benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyat dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan untuk kepentingan seluruh masyarakat.
