beritax.id – Demokrasi Indonesia sering kali hanya menjadi ilusi, dimana suara rakyat tidak benar-benar diperhitungkan dalam kebijakan negara. Meskipun pemilu digelar secara rutin, hasilnya hanya memberi ruang sementara bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Setelah pemilu, suara rakyat tidak lagi didengar. Keputusan penting tetap berada di tangan segelintir pejabat yang tidak selalu memperhatikan kebutuhan rakyat.
Proses Demokrasi yang Terbatas
Dalam sistem demokrasi yang ada, rakyat diminta untuk berpartisipasi dalam pemilu, namun peran mereka terbatas pada waktu tersebut. Setelah itu, kebijakan besar tetap diambil oleh pejabat yang tidak selalu mewakili aspirasi rakyat. Sementara itu, rakyat tidak diberikan ruang yang cukup untuk mengoreksi kebijakan atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting. Proses demokrasi menjadi formalitas belaka.
Kedaulatan yang Tersingkirkan
Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat seharusnya memiliki kontrol terhadap kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka. Namun dalam praktiknya, rakyat hanya menjadi objek kebijakan, bukan subjek yang memiliki kontrol nyata. Keputusan-keputusan besar terkait ekonomi, pembangunan, dan kebijakan sosial tetap dibuat tanpa keterlibatan rakyat yang bermakna. Demokrasi seharusnya melibatkan rakyat dalam setiap tahap, bukan hanya dalam pemilu semata.
Solusi untuk Memperbaiki Demokrasi
Untuk memperbaiki kondisi ini, beberapa langkah penting perlu diambil agar demokrasi berfungsi dengan baik:
- Mengembalikan Fungsi MPR: MPR harus dikembalikan perannya sebagai lembaga pengawas yang dapat mengarahkan kebijakan sesuai dengan aspirasi rakyat. MPR harus menjadi representasi yang nyata dari kedaulatan rakyat, tidak hanya sebagai lembaga seremonial.
- Peningkatan Partisipasi Rakyat dalam Keputusan Strategis: Rakyat harus diberi lebih banyak ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada hidup mereka. Pemerintah perlu membuka ruang bagi forum publik atau referendum yang memungkinkan rakyat terlibat lebih jauh.
- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Proses pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat diawasi secara publik untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengubah demokrasi dari sekadar formalitas menjadi sistem yang benar-benar berpihak pada rakyat, memastikan bahwa suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga diberi tempat dalam pengambilan keputusan negara.
