beritax.id – Krisis kedaulatan rakyat semakin mengkhawatirkan dalam struktur negara Indonesia. Ketimpangan demokrasi yang ada saat ini mempengaruhi cara negara mengelola kekuasaan dan memberikan pelayanan kepada rakyat. Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana rakyat untuk berpartisipasi dalam keputusan, kini lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi. Hal ini menyebabkan rakyat semakin terpinggirkan, dan struktur negara pun terbentuk tidak berdasarkan keinginan dan kebutuhan rakyat, melainkan berdasarkan kepentingan pejabat yang memegang kekuasaan.
Krisis Kedaulatan Rakyat: Dampak Ketimpangan Demokrasi
Krisis kedaulatan rakyat terlihat jelas ketika proses pemilihan umum dan pengambilan keputusan tidak mencerminkan kehendak mayoritas rakyat. Biaya yang terus meningkat membuat hanya segelintir orang yang mampu berpartisipasi dalam proses demokrasi. Para calon pemimpin yang mampu mengakses jalur kekuasaan lebih mengutamakan kepentingan finansial dan kekuasaan daripada kepentingan rakyat.
Situasi ini menyebabkan ketimpangan dalam demokrasi, di mana rakyat yang seharusnya menjadi penentu utama, justru terpinggirkan. Akibatnya, negara kehilangan fokus untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan baik. Ketika sistem pemerintahan lebih mengutamakan kepentingan kelompok pejabat, rakyat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.
Tugas Negara: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara itu ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Namun, saat ini, negara sering gagal menjalankan tugas-tugas ini. Pengambilan keputusan tidak mencerminkan kebutuhan rakyat, dan ketimpangan sosial semakin berkembang. Negara yang seharusnya hadir untuk melindungi dan melayani rakyat malah semakin dikuasai oleh kekuatan yang hanya menguntungkan sebagian orang.
Negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang dapat menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Solusi: Mengembalikan Kedaulatan Rakyat dalam Demokrasi
Untuk mengatasi ketimpangan demokrasi, solusi pertama adalah dengan mengurangi biaya yang tinggi dan memastikan partisipasi rakyat dalam setiap proses pemerintahan. Pemerintah harus memperkenalkan kebijakan yang memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk terlibat tanpa terkendala masalah finansial.
Selain itu, pendidikan berbasis pada Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan perlu diperkenalkan lebih luas di sekolah-sekolah untuk membentuk kesadaran konstitusional sejak dini. Ini akan membantu generasi muda memahami peran mereka dalam demokrasi dan mengurangi kesenjangan yang ada.
Partai politik juga harus kembali pada fungsinya untuk mendidik calon pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga integritas dan komitmen terhadap kepentingan rakyat. Negara harus memastikan bahwa partai berfungsi sebagai lembaga yang mendidik dan bukan sekadar alat untuk merebut kekuasaan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kedaulatan rakyat bisa kembali terjaga dan negara dapat lebih fokus pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada kepentingan segelintir pejabat.
