beritax.id – Ketimpangan dalam demokrasi Indonesia terus terjadi, meskipun sistem ini seharusnya memberikan kuasa penuh kepada rakyat. Demokrasi yang ada kini lebih sekadar prosedur, tanpa melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan yang nyata. Kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari sering kali ditentukan oleh pejabat yang terpilih, meninggalkan rakyat sebagai pemilih tanpa kontrol lebih lanjut atas pemerintahan. Hal ini semakin memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia.
Demokrasi Tanpa Substansi
Pemilu di Indonesia memang rutin dilaksanakan, namun setelah memilih, rakyat tidak memiliki saluran efektif untuk mengoreksi kebijakan. Rakyat hanya hadir pada saat pemilu, sementara kebijakan strategis dibuat di ruang tertutup yang jauh dari jangkauan mereka. Ini menciptakan ketimpangan dalam sistem, di mana keputusan penting terkait ekonomi dan sumber daya alam tidak melibatkan suara rakyat secara langsung. Kebijakan-kebijakan besar seperti pengelolaan sumber daya alam dan peraturan perpajakan yang tidak adil sering kali dibuat oleh segelintir pejabat yang lebih mendahulukan kepentingan kelompok mereka daripada kepentingan rakyat.
Partai Politik Mengambil Alih Peran Rakyat
Partai politik yang seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintahan justru seringkali menjadi filter kekuasaan. Kaderisasi yang tertutup dan pengelolaan partai yang lebih mengutamakan kepentingan internal membuat rakyat semakin terpinggirkan. Proses legislatif yang seharusnya mencerminkan aspirasi rakyat malah lebih banyak mewakili kepentingan partai. Partai politik, yang seharusnya alat rakyat, justru mengubah demokrasi menjadi kompetisi antar pejabat, sementara rakyat menjadi penonton belaka. Hal ini semakin memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada.
Solusi untuk Mengatasi Ketimpangan Demokrasi
Untuk memulihkan demokrasi yang sejati, Indonesia harus memfokuskan kembali kekuasaan pada rakyat. Pertama, MPR perlu dikembalikan ke fungsinya sebagai lembaga yang benar-benar mewakili kehendak rakyat, bukan hanya sebagai lembaga seremonial. Kedua, sistem partai politik perlu diubah agar lebih transparan dan benar-benar berpihak pada rakyat. Ketiga, mekanisme partisipasi langsung harus diperkuat untuk memastikan kebijakan negara mencerminkan keinginan dan kebutuhan rakyat. Pembentukan badan-badan pengawas independen yang dipilih langsung oleh rakyat bisa menjadi langkah untuk mengurangi dominasi pejabat dalam pengambilan keputusan.
Demokrasi Indonesia harus dipulihkan menjadi alat yang mengembalikan kedaulatan rakyat, bukan sekadar prosedur pemilihan umum. Agar ketimpangan ini tidak berlanjut, peran rakyat dalam pengambilan keputusan harus diperkuat. Hanya dengan cara ini, demokrasi dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi segelintir orang yang berada di pusat kekuasaan. Reformasi struktural dalam sistem pemerintahan adalah langkah pertama untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.
