beritax.id – Istilah wicked problem telah menjadi alat untuk menggambarkan berbagai masalah besar bangsa yang tampaknya tidak bisa diselesaikan. Dari korupsi, ketimpangan sosial, hingga ketidakadilan hukum, masalah-masalah ini sering kali disebut sebagai wicked problems. Namun, apakah kita benar-benar menghadapi masalah yang tak terpecahkan, ataukah sebenarnya kita sedang dihadapkan pada kegagalan negara yang sengaja disembunyikan di balik istilah ini? Sebagai konsekuensinya, keputusasaan rakyat dilegalkan oleh narasi yang menganggap semua masalah ini mustahil diatasi.
Wicked Problem: Menormalisasi Keputusasaan
Istilah wicked problem memberikan gambaran tentang masalah yang terlalu rumit dan kompleks untuk diselesaikan dengan cara konvensional. Pada awalnya, konsep ini digunakan dalam perencanaan kebijakan untuk menjelaskan permasalahan yang saling terkait dan sulit ditangani. Namun, dalam praktiknya, wicked problem telah digunakan sebagai alasan untuk tidak berbuat lebih banyak dalam mengatasi masalah besar. Dengan menjadikan masalah besar sebagai wicked problems, negara justru menormalisasi keputusasaan rakyat dan mengabaikan upaya nyata untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Tugas Negara: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, ketika negara gagal dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, maka muncullah masalah yang seharusnya bisa diselesaikan. Ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan, pelayanan yang layak, serta pengaturan yang adil justru memperburuk keadaan dan membuat masalah semakin kompleks. Penyebutan masalah ini sebagai wicked problem hanya mengaburkan fakta bahwa negara tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga masalah semakin berlarut-larut tanpa solusi yang jelas.
Menurut prinsip Sekolah Negarawan, akar masalah terletak pada desain negara yang salah. Negara yang tidak mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, akan terus mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, birokrasi yang lamban, serta hukum yang tidak ditegakkan dengan tegas, adalah contoh nyata dari kegagalan kebijakan yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya menggunakan istilah wicked problem. Itu adalah masalah desain struktural yang harus diperbaiki.
Solusi: Reformasi Sistemik yang Diperlukan
Untuk mengatasi wicked problem, solusi yang dibutuhkan adalah reformasi struktural yang mendalam dalam desain negara. Negara harus memiliki struktur yang jelas, dengan pembagian kewenangan yang adil dan akuntabel. Pemerintah harus memperbaiki sistem ketatanegaraan, mempercepat birokrasi, serta menegakkan hukum dengan tegas. Selain itu, pendidikan politik yang merata dan sistem yang mengutamakan kepentingan rakyat menjadi langkah penting untuk menciptakan negara yang lebih adil dan efisien.
Kesimpulan
Keputusasaan yang dilegalkan melalui istilah wicked problem adalah cara untuk menghindari tanggung jawab atas kegagalan kebijakan yang ada. Negara harus berani memperbaiki desain strukturalnya dan memenuhi tiga tugas utamanya: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Dengan melakukan reformasi kebijakan yang sesuai dan mengedepankan prinsip keadilan, negara akan mampu mengatasi masalah besar dan memastikan kesejahteraan rakyat.
