beritax.id – Kemajuan tanpa kedaulatan adalah kemajuan yang mengabaikan kemandirian negara dalam membuat kebijakan. Indonesia Emas 2026, yang digadang-gadang sebagai visi kemajuan ekonomi dan sosial, akan tetap tidak bermakna jika kebijakan pembangunan terus dikendalikan oleh kekuatan eksternal. Ketergantungan pada kebijakan luar negeri dan investasi asing mengancam kedaulatan ekonomi dan pemerintahan Indonesia. Kebijakan eksternal sering kali menciptakan ketidakadilan sosial yang merugikan rakyat, sementara hanya menguntungkan pihak luar.
Dampak Kebijakan Eksternal terhadap Kedaulatan Negara
Kebijakan eksternal yang dipaksakan sering kali menyulitkan Indonesia untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Dalam banyak hal, Indonesia terpaksa menerima kebijakan perdagangan, keuangan, atau lingkungan yang ditentukan oleh negara atau lembaga internasional yang lebih kuat. Ketergantungan ini membatasi kemampuan Indonesia untuk mengembangkan sektor-sektor penting, seperti pertanian, manufaktur, dan industri digital yang dapat memperkuat kemandirian negara. Penciptaan ketimpangan sosial yang lebih dalam juga sering menjadi akibat dari kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan domestik.
Pemerintah seringkali mempromosikan Indonesia Emas 2026 sebagai cita-cita untuk mewujudkan kemajuan. Namun, jika kemajuan tersebut tidak didorong oleh kedaulatan dalam pengambilan kebijakan, maka yang tercipta hanyalah ilusi kemajuan. Dalam kenyataannya, proyek-proyek pembangunan yang dicanangkan tidak menyentuh akar permasalahan rakyat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Bahkan, banyak kebijakan yang lebih menguntungkan sektor luar negeri daripada sektor domestik, sehingga rakyat tidak merasakan manfaat yang seharusnya mereka terima.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Tugas Negara untuk Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara harus memiliki kedaulatan dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan sosial untuk memastikan bahwa kemajuan yang dicapai akan dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh pejabat atau pihak luar. Kemajuan yang sesungguhnya harus berpihak pada kesejahteraan rakyat dan mengurangi ketimpangan sosial yang ada.
Solusi untuk Mewujudkan Indonesia Emas yang Berdaulat dan Berkeadilan
- Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
Indonesia harus berfokus pada pemberdayaan sektor-sektor domestik, seperti UMKM, manufaktur, dan pertanian. Kebijakan yang mengurangi ketergantungan pada impor dan utang luar negeri akan memperkuat kedaulatan ekonomi. - Reformasi Kebijakan Perdagangan Internasional
Pemerintah harus merundingkan kebijakan perdagangan yang lebih adil dan mengutamakan kepentingan domestik. Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada kebijakan perdagangan yang menguntungkan negara maju atau perusahaan asing. - Peningkatan Partisipasi Rakyat dalam Pengambilan Keputusan
Setiap kebijakan pembangunan harus melibatkan rakyat sebagai subjek utama. Proses pengambilan keputusan harus transparan, inklusif, dan memperhatikan suara serta kebutuhan masyarakat. - Mengurangi Ketergantungan pada Pinjaman Luar Negeri
Negara harus memperbaiki pengelolaan keuangan dan sumber daya domestik untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri yang membebani anggaran negara dan generasi mendatang. - Pemberdayaan Teknologi Domestik dan Riset
Negara harus meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan teknologi domestik. Meningkatkan kemandirian dalam teknologi akan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dan menciptakan lapangan kerja baru.
Penutup: Mewujudkan Kemajuan yang Berpihak pada Rakyat
Kemajuan tanpa kedaulatan hanya akan menciptakan ketidakadilan dan ketergantungan pada kebijakan eksternal. Rinto Setiyawan menekankan bahwa negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Indonesia Emas 2026 hanya akan terwujud jika rakyat benar-benar merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang diambil, dan negara tidak terikat oleh kepentingan luar yang merugikan rakyatnya. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan berdaulat.
