beritax.id – Kemajuan tanpa kedaulatan hanya akan menciptakan ketidakadilan bagi rakyat. Negara yang terlalu bergantung pada keuntungan global seringkali mengorbankan kesejahteraan rakyat. Meskipun negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mengklaim telah mencapai kemajuan ekonomi, kenyataannya, kebijakan tersebut lebih menguntungkan perusahaan multinasional dan negara-negara maju, sementara rakyat tetap terpinggirkan. Kedaulatan pemerintahan dan ekonomi negara harus dipulihkan agar kemajuan yang sesungguhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ketergantungan Ekonomi pada Keuntungan Global
Kebijakan yang diambil sering kali lebih memperhatikan kepentingan global daripada kebutuhan rakyat. Negara berkembang terjebak dalam jebakan utang luar negeri dan kebijakan perdagangan internasional yang lebih menguntungkan perusahaan asing. Meskipun ada klaim pertumbuhan ekonomi, sebagian besar rakyat tidak merasakan dampak langsungnya. Sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, masih diabaikan sementara kebijakan lebih berpihak pada investasi asing dan kebijakan global.
Pemerintah sering kali mengklaim bahwa Indonesia sedang menuju kemajuan yang luar biasa. Namun, kemajuan tersebut lebih banyak dirasakan oleh kelompok-kelompok pejabat dan perusahaan besar, bukan rakyat. Infrastruktur yang dibangun tidak menjawab kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses ke layanan publik yang berkualitas. Dengan kata lain, kemajuan yang dicanangkan hanya menjadi ilusi, di mana rakyat hanya menjadi penonton dari sebuah pertunjukan pembangunan yang tidak berpihak pada mereka.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Tugas Negara untuk Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menekankan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat dan mengutamakan kedaulatan negara. Kemajuan yang sesungguhnya hanya bisa dicapai jika negara memiliki kemandirian dalam menentukan kebijakan yang memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat.
Solusi untuk Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kemajuan yang Berkeadilan
- Membangun Kebijakan Ekonomi yang Mandiri
Negara harus mengurangi ketergantungan pada kebijakan luar negeri dan perusahaan asing. Kebijakan ekonomi domestik harus lebih berfokus pada pemberdayaan sektor lokal dan UMKM untuk menciptakan kemandirian. - Pemerataan Pembangunan untuk Rakyat
Pembangunan infrastruktur harus difokuskan pada peningkatan kualitas hidup rakyat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan yang layak. Proyek besar yang menguntungkan korporasi global harus dibatasi dan dialihkan untuk kepentingan sosial. - Peningkatan Partisipasi Rakyat dalam Pengambilan Keputusan
Rakyat harus dilibatkan dalam setiap tahap pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan dan ekonomi. Proses ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. - Mengurangi Ketergantungan pada Utang Luar Negeri
Negara harus memperkuat pengelolaan sumber daya domestik dan memprioritaskan pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Utang luar negeri harus dikelola secara hati-hati agar tidak membebani generasi mendatang. - Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan proyek yang dilaksanakan memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Akuntabilitas terhadap rakyat akan menciptakan kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.
Penutup: Mewujudkan Kemajuan yang Berpihak pada Rakyat
Kemajuan tanpa kedaulatan tidak akan pernah terwujud dengan adil jika kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan segelintir pihak. Rinto Setiyawan menegaskan bahwa negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Tanpa mengembalikan kedaulatan ekonomi dan pemerintahan, Indonesia Emas 2026 hanya akan menjadi janji kosong yang tidak berdampak pada kehidupan rakyat. Kemajuan yang sesungguhnya adalah kemajuan yang dirasakan oleh semua, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa.
