beritax.id – Kemajuan tanpa kedaulatan telah menjadi dilema dalam pembangunan Indonesia. Meskipun negara menunjukkan angka kemajuan yang mengesankan, banyak pihak yang bertanya, apa artinya kemajuan jika rakyat tidak merasakannya? Pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi yang terus berkembang seharusnya memberikan manfaat bagi rakyat. Namun, kenyataannya, rakyat sering kali terabaikan dalam proses tersebut.
Buku Indonesia Emas 2026 mengungkapkan kenyataan pahit bahwa kemajuan yang digembar-gemborkan tidak berarti banyak bagi rakyat yang seharusnya menjadi pemilik negara. Proyek-proyek besar yang dilakukan pemerintah, meskipun penting untuk negara, lebih sering tidak memperhatikan kebutuhan rakyat. Rakyat, yang seharusnya memiliki kontrol terhadap pembangunan, justru terpinggirkan dalam pengambilan keputusan.
Pembangunan Tanpa Keterlibatan Rakyat
Buku ini mengkritisi pembangunan yang dilakukan tanpa melibatkan rakyat dalam prosesnya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, dan jembatan sering kali diputuskan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat. Padahal, keputusan tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan mereka.
Dalam beberapa kasus, pembangunan justru mengorbankan rakyat. Penggusuran paksa yang tidak disertai ganti rugi yang layak menjadi contoh nyata bagaimana proyek-proyek besar justru merugikan mereka yang paling membutuhkan. Meskipun infrastruktur berkembang pesat, rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama, sering kali hanya menjadi penonton dalam proses tersebut.
Penyatuan Negara dan Pemerintah yang Merugikan Rakyat
Penyamaan antara negara dan pemerintah menjadi akar masalah yang mendalam. Negara, yang seharusnya menjadi milik rakyat, sering dipersepsikan sebagai milik pemerintah yang sedang berkuasa. Dalam sistem ini, pemerintah merasa berhak mengambil keputusan tanpa melibatkan rakyat. Kebijakan yang diambil pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pemerintah daripada kepentingan rakyat.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah sering dianggap sebagai ancaman terhadap negara, padahal negara seharusnya lebih besar daripada pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika negara disamakan dengan pemerintah, rakyat menjadi terpinggirkan dan kehilangan suara dalam kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Solusi: Kedaulatan Rakyat dalam Pembangunan
Solusi untuk masalah ini adalah pemulihan kedaulatan rakyat dalam setiap keputusan negara. Pertama, perlu ada mekanisme yang jelas untuk melibatkan rakyat dalam setiap proses pembangunan. Rakyat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur.
Selain itu, pemerintah harus kembali berfungsi sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa negara. Proses pengambilan keputusan harus melibatkan perwakilan rakyat secara langsung, bukan hanya pejabat. Melalui pengawasan yang ketat, rakyat dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan mereka.
Kemajuan tanpa kedaulatan hanya akan menciptakan ketimpangan. Pembangunan yang tidak melibatkan rakyat akan semakin menjauhkan mereka dari kesejahteraan yang seharusnya mereka nikmati. Oleh karena itu, untuk mencapai Indonesia Emas 2026, diperlukan perubahan dalam struktur ketatanegaraan yang memberi kekuasaan lebih kepada rakyat.
Dengan memastikan rakyat terlibat dalam setiap keputusan, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang sesungguhnya. Indonesia Emas 2026 bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga soal kedaulatan rakyat yang dihormati dan dijalankan dengan adil.
