SURABAYA, 31 Januari 2026 – Di tengah hiruk-pikuk wacana kembalinya Pilkada Tidak Langsung yang dinilai mencederai kedaulatan rakyat, Sekolah Negarawan bersama Bangbang Wetan dan Face Data sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Cara.Demo #01: Titik Nadir Demokrasi”. Bertempat di Baradjawa, Surabaya, Sabtu (31/1/2026). Acara ini menjadi panggung kritik tajam terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia yang dinilai telah mengalami kegagalan sistemik atau “Salah Desain”.
Forum ini menyoroti paradoks besar yang dihadapi bangsa: Di saat Indonesia menikmati Bonus Demografi, di mana populasi usia produktif (20-49 tahun) diproyeksikan terus meningkat signifikan hingga tahun 2029. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi justru merosot ke titik terendah.
Negara Salah Desain: Analogi “Broken Home”
Wakil Direktur Sekolah Negarawan, Rinto Setiyawan, dalam paparannya menegaskan bahwa persoalan bangsa hari ini. Adapun bukan sekadar soal siapa presidennya, melainkan fondasi “bangunan” negaranya yang rapuh. Mengutip materi Negara Salah Desain, Rinto mengibaratkan Indonesia saat ini seperti keluarga broken home.
“Kita sibuk bertengkar memilih ‘Asisten Rumah Tangga’ (Presiden/Pemerintah). Sementara ‘Kepala Keluarga’ (MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat tertinggi) telah dilucuti kuasanya,” ujar Rinto. Ia memaparkan bahwa amandemen UUD 1945 yang lalu telah menciptakan struktur timpang yang membiarkan oligarki dan kekuatan modal asing (“Tetangga”) menguasai harta rumah tangga, menjadikan Indonesia layaknya ‘Perusahaan Zombie’. Dimana PDB naik, namun utang membengkak dan rakyat tercekik pajak.
Kejenuhan pada Aksi Jalanan: Seruan Pembenahan Total
Menambah bobot emosional diskusi, Cak Diel, Penasihat Sekolah Negarawan, menyuarakan kegelisahan mendalam mewakili elemen masyarakat sipil yang telah jenuh dengan metode protes konvensional.
“Kita sudah sampai di titik jenuh dan putus asa jika hanya mengandalkan demo jalanan. Rasanya percuma berteriak jika sistemnya sendiri sudah bebal,” tegas Cak Diel. Ia menekankan bahwa “Cara.Demo” adalah antitesis dari keputusasaan tersebut, sebuah gerakan intelektual untuk merombak sistem secara total. “Yang kita butuhkan bukan sekadar ganti pemimpin atau aksi parsial, tapi pembenahan total tata kelola negara dari akarnya.”
Solusi Konkret: Amandemen Kelima & Manajemen Aset
Merespons kebuntuan tersebut, Aziza Mukti (Tim Sekolah Negarawan) memaparkan Peta Jalan Menuju Rumah Milik Rakyat melalui desakan Amandemen Kelima UUD 1945. Solusi ini menawarkan desain ulang struktur negara dengan pemisahan tegas antara Kepala Negara (MPR) dan Kepala Pemerintahan (Presiden).
Melengkapi perspektif tersebut, Erick Karya, Direktur IT Sekolah Negarawan, menyoroti aspek teknokratis. “Masalah kita bukan tidak punya uang, tapi kita buta terhadap aset sendiri. Pemerintah sering kali tidak menyadari asset management negara,” ungkap Erick. Ia memvisualisasikan bagaimana teknologi integrasi data harus menjadi tulang punggung transparansi untuk menutup celah korupsi dan memastikan distribusi kesejahteraan yang presisi dengan menggunakan Intelligent Operation Platform (IOP).
Apresiasi Akademisi: Sebuah “Oase Intelektual”
Hadir dalam forum tersebut, akademisi senior dan pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si., memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Sekolah Negarawan ini.
“Saya sangat mengapresiasi forum ‘Cara.Demo’ ini. Di tengah pendangkalan isu pemerintahan yang seringkali hanya berkutat pada perebutan kekuasaan, Sekolah Negarawan hadir membawa tawaran pemikiran yang mendasar dan substantif,” ujar Dr. Suko. Ia menilai bahwa kajian kritis mengenai desain negara dan tawaran solusi berbasis data. Hal ini yang disampaikan Sekolah Negarawan merupakan bentuk pendidikan politik cerdas yang sangat dibutuhkan publik saat ini.
