beritax.id – Insentif pajak global sering kali diatur oleh korporasi besar yang memiliki pengaruh besar dalam pembuatan kebijakan pajak. Korporasi ini menggunakan kekuatan finansial mereka untuk memengaruhi keputusan pemerintah, yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat. Sebagai akibatnya, kebijakan pajak lebih menguntungkan perusahaan besar dan investor asing. Sementara rakyat dan usaha kecil lokal justru dibebani dengan pajak yang lebih tinggi. Kebijakan pajak ini semakin memperburuk ketimpangan ekonomi dan mengurangi potensi pendapatan negara.
Dampak Pengaruh Korporasi Besar pada Kebijakan Pajak Nasional
Korporasi besar sering kali mendapatkan insentif pajak yang besar, sementara UMKM dan sektor lokal harus membayar pajak yang lebih tinggi. Dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan besar dapat menghindari pajak secara legal melalui strategi seperti pengalihan keuntungan dan penggunaan struktur perusahaan yang kompleks. Negara berkembang sering kali terpaksa mengakomodasi kebijakan ini demi menarik investasi asing. Meskipun hal tersebut mengurangi penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Tanggapan Prayogi R Saputra: Tugas Negara untuk Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, negara harus memastikan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan tidak hanya berpihak pada korporasi besar, tetapi juga pada rakyat dan sektor ekonomi lokal. Negara harus memiliki kedaulatan fiskal yang kuat untuk menanggulangi pengaruh korporasi besar dalam sistem perpajakan.
Solusi untuk Mengurangi Pengaruh Korporasi Besar dalam Kebijakan Pajak
- Reformasi Kebijakan Pajak untuk Meningkatkan Keadilan
Negara harus memperkenalkan kebijakan pajak yang lebih adil dan progresif, yang mengenakan pajak lebih tinggi pada korporasi besar dan mengurangi beban pajak pada rakyat kecil. Kebijakan ini akan mengurangi ketimpangan dan mendukung keadilan sosial. - Meningkatkan Transparansi dalam Kebijakan Pajak
Pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan pajak. Semua perjanjian pajak dan insentif yang diberikan kepada perusahaan besar harus dapat diakses publik untuk memastikan akuntabilitas. - Penguatan Pengawasan terhadap Penghindaran Pajak
Negara harus memperkuat pengawasan terhadap penghindaran pajak oleh korporasi besar. Teknologi dan data analitik dapat digunakan untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. - Mengurangi Ketergantungan pada Insentif Pajak Global
Negara harus mengurangi ketergantungan pada insentif pajak global dan lebih fokus pada kebijakan pajak yang mendukung sektor lokal dan UMKM. Insentif yang lebih adil untuk UMKM dapat merangsang pertumbuhan ekonomi domestik. - Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pajak
Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan pajak. Pendidikan pajak yang lebih baik akan membantu masyarakat memahami peran mereka dalam sistem perpajakan dan mendorong lebih banyak partisipasi publik.
Penutup: Menciptakan Kebijakan Pajak yang Berpihak pada Rakyat dan Berkelanjutan
Insentif pajak global yang menguntungkan korporasi besar semakin memperburuk ketimpangan ekonomi. Prayogi R Saputra menekankan bahwa negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan pajak yang lebih adil dan berkelanjutan. Negara harus memastikan bahwa kebijakan fiskal dan pajak mendukung pembangunan sosial, mengurangi ketimpangan, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
