beritax.id – Insentif pajak global semakin membebani rakyat, sementara memberikan keuntungan besar bagi korporasi multinasional. Kebijakan yang menguntungkan perusahaan besar ini sering kali mengabaikan kesejahteraan rakyat dan mengurangi pendapatan negara. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terpaksa memberikan insentif pajak untuk menarik investasi asing. Namun, hal ini sering kali menyebabkan ketimpangan ekonomi, dengan rakyat menanggung beban pajak yang lebih tinggi, sementara korporasi global menikmati pengurangan beban pajak yang signifikan.
Dampak Insentif Pajak Global pada Negara Berkembang
Kebijakan insentif pajak global memperburuk ketimpangan di negara berkembang. Korporasi besar mendapatkan pengurangan pajak yang signifikan, sementara pemerintah kehilangan pendapatan yang bisa digunakan untuk membiayai program sosial dan pembangunan. Sebaliknya, rakyat harus menanggung beban pajak yang lebih tinggi, meskipun mereka tidak menikmati keuntungan dari kebijakan tersebut. Praktik ini semakin memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mengurangi kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
Tanggapan Prayogi R Saputra: Tugas Negara untuk Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam menghadapi ketidakadilan ini, negara harus berani mengubah kebijakan fiskalnya dan memastikan bahwa insentif pajak yang diberikan kepada korporasi global tidak merugikan kepentingan rakyat. Negara harus bisa menetapkan kebijakan pajak yang adil dan berpihak pada pembangunan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Solusi untuk Mengatasi Ketimpangan yang Ditimbulkan oleh Insentif Pajak Global
- Reformasi Kebijakan Pajak yang Lebih Adil dan Progresif
Pemerintah harus merumuskan kebijakan pajak yang lebih progresif, di mana perusahaan besar dan individu kaya membayar pajak yang lebih tinggi. Reformasi ini akan membantu mendanai pembangunan sosial dan mengurangi ketimpangan. - Pengurangan Insentif Pajak yang Tidak Seimbang
Negara harus meninjau ulang insentif pajak yang diberikan kepada korporasi besar. Insentif ini harus lebih adil dan hanya diberikan kepada perusahaan yang benar-benar berkontribusi pada ekonomi lokal. - Memperkuat Pengawasan Pajak dan Penegakan Hukum
Pengawasan terhadap penghindaran pajak harus ditingkatkan. Pemerintah perlu memperkenalkan sistem yang lebih transparan untuk mengidentifikasi dan menindak praktik penghindaran pajak oleh korporasi besar. - Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan UMKM
Negara harus memberikan insentif pajak yang lebih besar kepada sektor ekonomi lokal dan UMKM, yang berkontribusi langsung pada perekonomian domestik. Dukungan ini akan memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. - Pendidikan dan Kesadaran Pajak untuk Masyarakat
Pemerintah perlu meningkatkan pendidikan pajak di kalangan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan dan pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan negara.
Penutup: Mewujudkan Kebijakan Pajak yang Adil dan Berkelanjutan
Insentif pajak global yang tidak seimbang semakin memperburuk ketimpangan ekonomi antara korporasi besar dan rakyat. Prayogi R Saputra menekankan bahwa negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan pajak yang lebih adil, yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan mendukung perekonomian yang inklusif dan berkeadilan.
