beritax.id – Korporasi global menguasai sistem ekonomi dan pemerintahan Indonesia, mengaburkan batas antara negara dan kapitalisme global. Dalam sistem ini, kebijakan fiskal dan ekonomi lebih banyak didikte oleh kekuatan luar negeri daripada oleh kepentingan rakyat Indonesia. Keadaan ini menyebabkan Indonesia kehilangan kontrol atas kebijakan yang seharusnya berpihak pada pembangunan nasional.
Korporasi Global Menguasai Kebijakan Ekonomi Indonesia
Korporasi global memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan perpajakan di Indonesia. Negara-negara maju melalui lembaga seperti OECD, secara efektif menetapkan standar pajak global yang harus diikuti oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak memiliki kebebasan penuh dalam merumuskan kebijakan perpajakannya sendiri.
Firma akuntansi internasional, atau Big 4, memainkan peran kunci dalam merancang kebijakan perpajakan Indonesia. Mereka tidak hanya membantu korporasi besar mengurangi kewajiban pajaknya, tetapi juga berperan dalam penyusunan undang-undang penting, seperti Omnibus Law dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Proses ini membuka potensi konflik kepentingan, di mana kebijakan yang dihasilkan lebih menguntungkan kepentingan global daripada nasional.
Insentif Pajak yang Menguntungkan Korporasi Asing
Kebijakan seperti Tax Holiday memberikan manfaat besar bagi perusahaan multinasional. Mereka mendapatkan pembebasan pajak selama bertahun-tahun. Sementara itu, rakyat Indonesia yang harus membayar pajak melalui kenaikan PPN. Kenaikan tarif PPN yang direncanakan hingga 12% pada 2025 akan semakin menambah beban ekonomi masyarakat.
Solusi: Memperjuangkan Kedaulatan Fiskal
Untuk mengembalikan kedaulatan fiskal Indonesia, negara perlu mengevaluasi ulang partisipasinya dalam kebijakan perpajakan global yang ditentukan oleh OECD. Indonesia harus lebih berani dalam memperjuangkan kebijakan fiskal yang adil dan berpihak pada rakyat. Selain itu, keterlibatan konsultan besar dalam penyusunan kebijakan perlu dibatasi. Negara harus mengembangkan sistem perpajakan yang lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada firma internasional.
Korporasi global telah menghapus batas antara negara dan kapitalisme global, merusak kedaulatan ekonomi Indonesia. Indonesia harus berani mengambil langkah tegas untuk memulihkan kedaulatan fiskal. Pemerintah harus berfokus pada kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan korporasi besar. Reformasi fiskal yang berpihak pada rakyat sangat diperlukan agar Indonesia bisa memajukan perekonomian dengan lebih berkelanjutan.
