Oleh: Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
beritax.id – Banyak kegaduhan publik yang kita saksikan hari ini sesungguhnya berakar pada satu persoalan mendasar: kita sering tidak membedakan negara dan pemerintah. Akibatnya, kritik terhadap kebijakan dianggap sebagai ancaman terhadap negara, sementara kesalahan pemerintah dibela seolah-olah itu kehendak nasional. Dalam pandangan Sekolah Negarawan, kekeliruan ini bukan sekadar soal istilah, tetapi menyangkut cara berpikir bernegara.
Memahami konsep negara dan pemerintah dengan benar adalah syarat awal agar politik tidak berubah menjadi ajang kekuasaan semata.
Negara: Tujuan dan Amanah Bersama
Negara adalah wadah besar tempat seluruh rakyat menitipkan kedaulatannya. Ia tidak diciptakan untuk melayani kelompok tertentu, melainkan untuk melindungi, mengatur, dan menyejahterakan seluruh rakyat. Negara memiliki tujuan yang bersifat tetap: menjaga kedaulatan, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan.
Karena itu, negara tidak pernah identik dengan penguasa yang sedang menjabat. Negara adalah tujuan, arah, dan cita-cita bersama. Ia tetap ada bahkan ketika pemerintahan berganti, kebijakan berubah, dan dinamika politik berfluktuasi.
Pemerintah: Pelaksana Mandat Rakyat
Berbeda dengan negara, pemerintah adalah pelaksana mandat. Pemerintah dibentuk dari sebagian kecil rakyat untuk menjalankan kewenangan yang dititipkan oleh seluruh rakyat. Mandat ini bersifat terbatas dan sementara. Pemerintah diberi ruang untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan, tetapi tidak untuk mengklaim negara sebagai miliknya.
Dalam kerangka Sekolah Negarawan, pemerintah adalah alat kerja negara, bukan pemilik tujuan negara. Ketika pemerintah mulai bertindak seolah-olah ia adalah negara itu sendiri, di situlah penyimpangan kekuasaan mulai terjadi.
Politik sebagai Jalan Pengabdian
Politik sering dipersepsikan sebagai arena konflik kepentingan. Namun dalam pandangan Sekolah Negarawan, politik sejatinya adalah jalan pengabdian, yaitu upaya untuk mendapatkan kewenangan agar dapat mengelola negara secara efektif, efisien, dan transparan demi kepentingan rakyat.
Politik menjadi bermasalah ketika ia kehilangan orientasi pada tujuan negara. Ketika politik berubah menjadi perebutan jabatan, transaksi kekuasaan, atau sekadar permainan angka, maka politik telah menjauh dari fungsinya yang hakiki.
Ketika Politik Menyimpang dari Jalurnya
Sekolah Negarawan memperkenalkan istilah kejahatan politik untuk menyebut praktik-praktik yang menyimpang dari makna politik itu sendiri. Kejahatan politik terjadi ketika kewenangan diperoleh atau dijalankan secara manipulatif, tertutup, dan koruptif, dengan mengorbankan keadilan serta kesejahteraan rakyat.
Dalam situasi ini, demokrasi mungkin masih berjalan secara prosedural, tetapi substansinya telah rusak. Negara tampak hidup, tetapi keadilan dan kesejahteraan semakin menjauh dari rakyat.
Negarawan: Penjaga Arah, Bukan Sekadar Jabatan
Tidak semua orang yang berada di pemerintahan adalah negarawan. Negarawan adalah mereka yang memahami arah negara, berpikir jangka panjang, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Negarawan bisa berada di dalam struktur kekuasaan, tetapi juga bisa berada di luar, sebagai penjaga nurani dan akal sehat publik. Tanpa kehadiran negarawan, pemerintahan mudah terjebak pada kepentingan sesaat dan kehilangan orientasi kebangsaan.
Aparatur sebagai Pelayan Publik
Aparatur negara dan aparatur pemerintah pada dasarnya adalah pelayan publik. Mereka bekerja berdasarkan mandat konstitusi dan hukum untuk melayani rakyat. Aparatur bukan representasi kekuasaan yang berdiri di atas rakyat, melainkan perpanjangan tangan negara dalam memenuhi kebutuhan publik. Ketika aparatur lupa pada peran ini, negara akan terasa jauh dan tidak hadir dalam kehidupan rakyat sehari-hari.
Tujuan Akhir: Kesejahteraan Nyata
Seluruh konsep negara, pemerintah, dan politik dalam Sekolah Negarawan bermuara pada satu tujuan: kesejahteraan rakyat. Sejahtera bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau bantuan sesaat, tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar, yakni sandang, pangan, papan, pendidikan, dan Kesehatan, secara berkelanjutan dan adil.
Negara yang memahami peran dan batas pemerintahnya akan lebih mudah mengarahkan politik pada tujuan kesejahteraan ini.
Meluruskan Cara Berpikir Bernegara
Sekolah Negarawan mengajak kita untuk kembali pada dasar: negara adalah amanah bersama, pemerintah adalah pelaksana mandat, dan politik adalah sarana pengabdian. Tanpa pemahaman ini, demokrasi mudah kehilangan makna dan kekuasaan mudah menyimpang. Memahami konsep negara dan pemerintah bukanlah wacana akademik semata, melainkan langkah penting untuk memastikan bahwa politik tetap berada di jalurnya, melayani rakyat, menjaga keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan.
