beritax.id – Regulasi pajak global memiliki dampak besar terhadap kebijakan fiskal Indonesia. Negara-negara maju dan lembaga internasional sering kali mendorong Indonesia untuk mengikuti standar pajak global. Meskipun demikian, kebijakan ini sering kali tidak sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia, dan lebih banyak menguntungkan negara-negara maju serta perusahaan besar. Indonesia sering kali dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan regulasi ini tanpa mempertimbangkan kebutuhan domestik, yang pada gilirannya mengurangi kedaulatan fiskalnya.
Kebijakan Pajak Global yang Menguntungkan Negara Maju
Salah satu dampak utama dari regulasi pajak global adalah pengaruh lembaga internasional, seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang memaksa negara berkembang untuk mengikuti aturan pajak mereka. Misalnya, kebijakan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) yang diterapkan oleh OECD memberikan tekanan kepada Indonesia untuk mengadopsi kebijakan yang sering kali tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Sementara itu, negara maju dan perusahaan multinasional tetap mendapat keuntungan besar. Sementara negara berkembang seperti Indonesia harus menanggung beban pajak yang lebih besar.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Tugas Negara untuk Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks regulasi pajak global, negara harus memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan berpihak pada rakyat. Indonesia tidak boleh terus-menerus mengikuti regulasi pajak global yang merugikan, tetapi harus berani mengambil langkah untuk melindungi kepentingan rakyatnya.
Solusi untuk Mengurangi Dampak Regulasi Pajak Global pada Kebijakan Fiskal Indonesia
- Mengurangi Ketergantungan pada Regulasi Pajak Global
Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada regulasi pajak global yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi domestik. Negara harus memiliki kebijakan fiskal yang lebih independen dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. - Meningkatkan Kedaulatan Fiskal Indonesia
Indonesia harus memperjuangkan kedaulatan fiskalnya dengan cara menegosiasikan kebijakan pajak yang lebih adil di forum internasional. Negara harus mampu menetapkan kebijakan pajak yang berpihak pada rakyat dan kepentingan nasional. - Memperkenalkan Pajak yang Lebih Berkeadilan
Kebijakan pajak yang lebih progresif harus diperkenalkan. Dengan fokus pada pengenaan pajak yang lebih tinggi untuk perusahaan besar dan individu kaya. Pajak konsumsi yang regresif harus dikurangi, untuk meringankan beban rakyat. - Mengurangi Peran Konsultan Pajak Internasional
Indonesia harus mengurangi peran konsultan pajak internasional dalam merumuskan kebijakan fiskalnya. Negara harus membangun kapasitas internal untuk merancang kebijakan pajak yang sesuai dengan kebutuhan domestik, tanpa bergantung pada nasihat luar. - Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pajak
Pengelolaan pajak harus lebih transparan dan akuntabel, dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses pengawasan dan evaluasi. Masyarakat harus tahu bagaimana pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk kesejahteraan mereka.
Penutup: Menguatkan Kebijakan Fiskal Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat
Regulasi pajak global memiliki dampak yang besar terhadap kebijakan fiskal Indonesia. Namun, Indonesia harus dapat mengambil langkah untuk melindungi kepentingan rakyat dan kedaulatan fiskalnya. Rinto Setiyawan menegaskan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara harus memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan benar-benar menguntungkan rakyat, bukan negara atau perusahaan asing. Dengan langkah-langkah reformasi fiskal yang tepat, Indonesia dapat mengurangi dampak regulasi pajak dan menciptakan kebijakan fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan.
