beritax.id – Regulasi pajak global semakin mempengaruhi kebijakan fiskal Indonesia. Negara-negara maju dan lembaga internasional mendorong Indonesia untuk mengikuti aturan pajak global yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan domestik. Meskipun Indonesia bukan negara anggota OECD, negara ini terpaksa mengikuti regulasi yang ditetapkan untuk menghindari risiko ekonomi dan fiskal. Hal ini mengurangi kedaulatan fiskal Indonesia dan memaksakan negara untuk mengadopsi kebijakan yang menguntungkan negara maju.
Pajak Global dan Penurunan Kedaulatan Fiskal Indonesia
Indonesia semakin terikat oleh regulasi pajak global yang mendorong penerapan kebijakan yang seringkali tidak selaras dengan kepentingan nasional. Kebijakan seperti BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dari OECD memaksa Indonesia untuk mengadopsi standar yang lebih menguntungkan perusahaan multinasional dan negara-negara maju. Sistem ini mengurangi fleksibilitas Indonesia dalam menentukan kebijakan fiskalnya yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Tugas Negara untuk Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara harus dapat mempertahankan kedaulatan fiskalnya dan tidak mengikuti regulasi pajak global yang merugikan rakyat. Indonesia perlu melindungi kepentingan nasional dan menyesuaikan kebijakan pajak yang tidak hanya menguntungkan pihak asing, tetapi juga memperhatikan kebutuhan rakyat.
Solusi untuk Mengatasi Dampak Regulasi Pajak Global pada Indonesia
- Meningkatkan Kemandirian Fiskal
Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada regulasi pajak global dan merumuskan kebijakan fiskal yang lebih independen. Negara harus memiliki kebijakan yang sesuai dengan kondisi domestik dan kebutuhan rakyat. - Memperjuangkan Kedaulatan Pajak di Forum Internasional
Indonesia harus lebih aktif dalam memperjuangkan kedaulatan fiskalnya di forum internasional. Negara harus menuntut regulasi yang lebih adil dan tidak merugikan negara berkembang. - Meningkatkan Pajak pada Perusahaan Besar dan Kapitalis Global
Indonesia perlu meningkatkan pajak bagi perusahaan besar dan kapitalis global yang mendapat keuntungan lebih besar dari sistem perpajakan global. Negara harus memastikan bahwa mereka berkontribusi lebih banyak terhadap pembangunan nasional. - Reformasi Sistem Perpajakan Nasional yang Pro-Rakyat
Indonesia perlu melakukan reformasi sistem perpajakan dengan fokus pada pajak yang lebih progresif. Pajak konsumsi yang regresif harus dikurangi, dan beban pajak harus dialihkan kepada mereka yang mampu membayar lebih. - Mengurangi Peran Konsultan Pajak Internasional
Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada konsultan pajak internasional dalam merumuskan kebijakan fiskalnya. Negara harus memperkuat kapasitas internal untuk merancang kebijakan pajak yang berpihak pada rakyat.
Penutup: Mempertahankan Kedaulatan Fiskal demi Kesejahteraan Rakyat
Regulasi pajak global telah mengurangi kedaulatan fiskal Indonesia, namun negara harus tetap menjaga kepentingan rakyat. Rinto Setiyawan menegaskan bahwa Indonesia harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan fiskal yang tidak hanya mengikuti aturan internasional, tetapi juga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Negara harus memiliki kebijakan fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.
