beritax.id — Anggaran negara yang bocor menjadi masalah yang terus menghantui sektor pembangunan Indonesia. Banyaknya proyek siluman yang tercatat dalam administrasi anggaran, namun tidak memberikan hasil nyata bagi masyarakat, telah menciptakan ketimpangan dalam penggunaan dana publik. Fenomena ini merugikan rakyat, sebab dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik sering kali justru menghilang akibat praktek korupsi yang terjadi di balik proyek-proyek tersebut.
Proyek Siluman: Proyek Tanpa Manfaat Nyata
Proyek siluman merujuk pada proyek yang secara administratif tercatat sebagai bagian dari anggaran negara, namun tidak memberikan hasil yang sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Banyak proyek yang dilaporkan selesai secara formal, namun kondisi fisiknya jauh dari harapan. Misalnya, proyek pembangunan jalan yang cepat rusak, gedung yang tidak sesuai standar, atau layanan yang tidak diterima masyarakat. Proyek seperti ini terus terjadi meskipun ada mekanisme audit dan pengawasan, menunjukkan kelemahan dalam tata kelola anggaran dan pengawasan proyek.
Patologi Birokrasi yang Menjadi Akar Masalah
Salah satu penyebab utama kebocoran anggaran adalah patologi birokrasi yang mengakar dalam pengelolaan proyek pemerintah. Birokrasi yang lebih memprioritaskan kepatuhan administratif tanpa memperhatikan kualitas fisik atau manfaat dari proyek tersebut, menciptakan celah bagi pejabat dan kontraktor untuk mengalihkan dana publik ke kantong pribadi. Mark-up harga, penurunan kualitas material, dan proyek fiktif menjadi modus yang umum dalam banyak proyek pemerintah.
Dampak Negatif Proyek Siluman Terhadap Masyarakat
Dampak dari kebocoran anggaran ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat sesuai dengan yang dijanjikan. Infrastruktur yang rusak, kualitas pendidikan yang menurun, dan layanan kesehatan yang buruk menjadi kenyataan sehari-hari bagi sebagian besar rakyat. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka malah terbuang sia-sia.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Reformasi Tata Kelola Anggaran dan Pemberantasan Korupsi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa tugas negara untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat harus disertai dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. “Kebocoran anggaran ini menunjukkan ketidakmampuan negara dalam mengelola dana publik secara efektif. Negara harus bertindak tegas untuk memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola anggaran,” tegas Rinto.
Solusi untuk Mengatasi Kebocoran Anggaran
1. Digitalisasi Pengelolaan Anggaran
Penggunaan e-budgeting dan sistem informasi pemerintahan berbasis digital dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Setiap perubahan dalam anggaran harus terekam secara digital untuk memudahkan audit dan mengurangi celah penyalahgunaan.
2. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan internal melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta melibatkan lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit yang lebih mendalam dan berkala. Pengawasan yang lebih ketat akan mengurangi potensi proyek siluman.
3. Penegakan Hukum yang Tegas
Pemerintah harus mengimplementasikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi, termasuk pemulihan aset negara (asset recovery) dan sanksi administratif bagi pejabat yang terbukti melanggar aturan.
Kebocoran anggaran negara merupakan masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak merugikan rakyat. Untuk itu, negara harus memperbaiki sistem pengelolaan anggaran dan memperkuat pengawasan agar proyek-proyek yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Tanpa langkah tegas dalam memberantas korupsi dan proyek siluman, Indonesia akan kesulitan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil.
