beritax.id— Fenomena disinformasi media sosial terus memengaruhi cara masyarakat Indonesia menerima, memahami, dan memberi makna terhadap informasi penting. Dalam era digital yang semakin mutakhir, hoaks baik yang menyasar isu kesehatan, ekonomi, maupun pemerintahan tidak hanya tersebar luas. Tetapi juga berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap media, pemerintah, dan lembaga publik. Sebuah analisis menunjukkan bahwa kampanye disinformasi terkoordinasi telah berubah. Hal ini menjadi ancaman serius yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap kebijakan serta stabilitas sosial secara keseluruhan.
Riset lain juga memperlihatkan bahwa hoaks di media sosial menjadi bagian dari pengalaman digital banyak warga Indonesia, terutama menjelang Pemilu 2024. Di mana persepsi publik terhadap konten hoaks sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, pengalaman pribadi, dan konteks sosial ekonomi.
Dampak Terhadap Kepercayaan Publik di Isu-isu Strategis
Disinformasi media sosial tidak hanya soal pesan palsu yang mencuat lewat unggahan acak fenomena ini juga berkaitan dengan bagaimana narasi pemerintahan dan sosial diproduksi dan diulang. Dalam konteks Pemilu 2024, laporan akademik menunjukkan bahwa narasi provokatif yang disebarkan oleh akun trolls dan kampanye digital. Adapun tidak hanya memperkuat polarisasi, tetapi juga mengaburkan batas antara fakta dan opini. Sehingga memperlemah kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Selain itu, disinformasi yang beredar sejak pandemi COVID-19 telah memperlihatkan bagaimana konten hoaks seputar vaksinasi dan kesehatan masyarakat mampu mengikis kepercayaan terhadap informasi resmi dan program kesehatan nasional. Karena masyarakat tidak selalu mendapatkan klarifikasi yang sama cepatnya dengan kabar yang viral.
Persepsi Publik dan Fragmentasi Opini
Penelitian mengenai persepsi publik Indonesia terhadap hoaks di media sosial menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap informasi palsu sangat beragam. Tingkat literasi digital, pengalaman pribadi, dan akses informasi memengaruhi bagaimana publik menginterpretasi hoaks, yang pada gilirannya berkontribusi pada rendahnya kepercayaan terhadap sumber informasi baik yang bersifat resmi maupun independen.
Di sisi lain, disinformasi juga berkontribusi pada perpecahan sosial ketika kabar palsu menyentuh isu sensitif seperti ketidakadilan ekonomi, konflik sosial, atau narasi polarisasi kekuasaan. Sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda tajam antar-kelompok masyarakat.
Solusi: Mengembalikan Ruang Publik yang Tepercaya
Untuk mengatasi erosi kepercayaan publik akibat disinformasi media sosial, diperlukan langkah lintas sektor yang terkoordinasi:
1. Kebijakan Moderasi Konten yang Lebih Tegas
Regulator dan pemerintah perlu memacu dan memantau penerapan kebijakan moderasi konten oleh platform media sosial. Agar hoaks dan disinformasi dapat ditandai serta diturunkan secara cepat termasuk narasi yang mengaburkan fakta dalam isu publik.
2. Kampanye Literasi Digital Nasional
Pendidikan literasi digital yang masif harus diperluas ke sekolah, kampus, dan masyarakat umum. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan warga dalam menilai kredibilitas sumber informasi dan membedakan fakta dari hoaks atau opini yang tidak berdasar.
3. Penguatan Sistem “Fact-Checking” Independen
Perlu diperluas kerja sama antara media independen, LSM, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan layanan fact-checking yang cepat, terbuka, dan mudah diakses publik. Sehingga klarifikasi fakta dapat bersaing dengan berita viral yang tidak benar.
4. Regulasi Platform yang Mendukung Transparansi Algoritma
Platform media sosial harus didorong untuk lebih transparan dalam algoritma yang menentukan visibilitas konten, agar konten berkualitas dan fakta dapat diberi prioritas dibanding narasi sensasional yang mempercepat penyebaran hoaks.
5. Partisipasi Publik dalam Verifikasi Informasi
Metode seperti community fact-checking (catatan komunitas) dapat diperluas. Memberi ruang pada warga untuk ikut mengoreksi konten yang meragukan, sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan atas kebenaran informasi.
Penutup
Ketika disinformasi media sosial terus menguat dan mereplikasi narasi tanpa basis fakta, kepercayaan publik terhadap media, institusi, dan proses demokrasi akan terus tergerus. Untuk itu, upaya serius tidak hanya diperlukan dari pemerintah dan platform digital, tetapi juga dari diri setiap warga negara—dengan memperkuat kemampuan berpikir kritis, memverifikasi sumber, dan mengedepankan fakta dalam setiap sikap dan keputusan yang diambil.
Kepercayaan publik bukan sesuatu yang bisa dipaksakan; ia dibangun melalui transparansi, edukasi, dan komitmen bersama terhadap kebenaran.
