beritax.id — Fenomena media alat kekuasaan pemerintah kian menguat seiring meningkatnya ketergantungan fiskal industri pers terhadap belanja iklan dan kontrak publikasi negara. Di tengah penurunan iklan swasta dan tekanan ekonomi media, anggaran komunikasi pemerintah pusat dan daerah menjelma menjadi penopang utama banyak redaksi. Dampaknya, jarak kritis media terhadap kekuasaan menyempit, sementara pemberitaan positif kebijakan tampil dominan di ruang publik.
Dalam beberapa bulan terakhir, publik menyaksikan gelombang berita seragam tentang stabilitas ekonomi, keberhasilan program sosial, dan percepatan proyek strategis nasional. Namun pada saat yang sama, laporan mendalam mengenai kenaikan biaya hidup, persoalan penyaluran bantuan sosial, tekanan pajak daerah, serta konflik pembangunan di berbagai wilayah relatif minim mendapat sorotan utama.
Ketergantungan Anggaran Membentuk Arah Redaksi
Belanja publikasi pemerintah baik melalui kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah kini menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi banyak media, khususnya media lokal. Kerja sama ini sering dibingkai sebagai “sosialisasi program”, tetapi secara praktik menciptakan relasi timpang:
- liputan kritis terhadap instansi mitra cenderung dihindari,
- isu sensitif seperti audit anggaran atau konflik proyek ditunda,
- narasi keberhasilan lebih diprioritaskan dibanding evaluasi kebijakan.
Tanpa sensor tertulis, tekanan ekonomi bekerja sebagai mekanisme pengendali editorial.
Kasus Terkini: Pemberitaan Positif Mengalahkan Suara Warga
Sejumlah isu aktual menunjukkan pola tersebut:
- Program bantuan sosial 2024–2025 banyak diberitakan sebagai bukti efektivitas negara menekan kemiskinan, sementara keluhan warga tentang data ganda dan keterlambatan penyaluran lebih sering muncul di media sosial ketimbang media arus utama.
- Kebijakan kenaikan pajak dan retribusi daerah diposisikan sebagai langkah “menyelamatkan APBD”, tanpa analisis memadai mengenai dampaknya terhadap UMKM dan pekerja sektor informal.
- Proyek strategis nasional diliput masif dari sisi peresmian dan target investasi, tetapi persoalan relokasi warga, ganti rugi lahan, dan dampak lingkungan jarang menjadi tajuk utama.
Pemberitaan yang bergantung pada anggaran negara cenderung memoles kebijakan, bukan mengujinya.
Diperkuat oleh Kebisingan Digital Berbayar
Narasi media arus utama kemudian diperluas oleh konten kreator dan influencer berbayar di platform digital. Pesan yang sama diproduksi ulang dalam format video pendek dan infografik viral, menciptakan kesan seolah terdapat konsensus luas atas kebijakan pemerintah.
Kritik berbasis data dan liputan investigatif pun tenggelam di tengah arus promosi yang masif.
Dampak bagi Informasi Publik dan Demokrasi
Ketergantungan fiskal media pada negara membawa konsekuensi serius:
- Informasi publik menjadi tidak seimbang dan selektif.
- Fungsi pengawasan pers terhadap kekuasaan melemah.
- Kepercayaan masyarakat pada media menurun.
- Demokrasi kehilangan mekanisme koreksi dini terhadap kebijakan keliru.
Media tetap ramai, tetapi daya kritisnya menipis.
Solusi: Memutus Ketergantungan, Memulihkan Independensi
Untuk mencegah media terus menjadi alat kekuasaan pemerintah, diperlukan langkah struktural:
1. Transparansi Total Belanja Publikasi Negara
Seluruh anggaran iklan dan kerja sama media wajib dipublikasikan, termasuk nilai kontrak dan media penerima.
2. Pembatasan Proporsi Iklan Pemerintah
Regulasi perlu membatasi persentase pendapatan media yang boleh berasal dari negara agar redaksi tidak terkunci secara ekonomi.
3. Label Wajib “Publikasi Berbayar”
Setiap konten hasil kontrak pemerintah harus ditandai jelas sebagai advertorial atau publikasi berbayar.
4. Dana Independen untuk Jurnalisme Publik
Pembentukan dana abadi non-politis guna mendukung liputan investigatif dan isu kepentingan warga.
5. Perlindungan bagi Media dan Jurnalis Kritis
Negara harus menjamin tidak ada tekanan pemerintahan, ekonomi, atau hukum terhadap redaksi yang mengungkap masalah kebijakan publik.
Ketergantungan fiskal telah mengubah sebagian media dari penjaga kepentingan publik menjadi perpanjangan tangan narasi kekuasaan. Ketika kritik tersingkir oleh kontrak dan anggaran, yang hilang bukan hanya independensi pers, tetapi juga hak rakyat atas informasi yang jujur dan utuh.
Tanpa pers yang bebas, demokrasi akan tetap berjalan—namun tanpa suara koreksi yang seharusnya menjaga negara tetap berpihak pada warganya.
