beritax.id — Fenomena media alat kekuasaan pemerintah semakin menguat dalam lanskap demokrasi Indonesia. Di tengah tekanan ekonomi industri pers dan menurunnya pendapatan iklan swasta, banyak media kini bergantung pada kontrak publikasi dan belanja komunikasi negara. Ketergantungan ini perlahan menggeser fungsi pers dari pengawas kekuasaan menjadi instrumen pembentuk dan pengendali opini publik.
Dalam beberapa bulan terakhir, ruang pemberitaan dipenuhi narasi seragam mengenai stabilitas ekonomi, keberhasilan pembangunan, serta klaim penguatan kesejahteraan. Pada saat yang sama, isu struktural seperti mahalnya biaya hidup, penurunan daya beli, gelombang PHK, beban pajak daerah, hingga konflik agraria hanya muncul sepintas atau tenggelam di halaman belakang.
Dari Pengawas Menjadi Pengarah Persepsi
Relasi finansial antara negara dan media membentuk pola baru dalam kerja redaksi:
- rilis resmi pemerintah diangkat menjadi berita utama,
- kritik kebijakan disajikan minimal atau dalam bahasa lunak,
- liputan investigatif dianggap berisiko bagi keberlanjutan bisnis media.
Tanpa perlu intervensi langsung, tekanan ekonomi telah cukup untuk mengarahkan sudut pandang pemberitaan.
Kasus Terkini: Opini Positif Diproduksi Massal
Sejumlah peristiwa aktual memperlihatkan bagaimana opini publik dibentuk secara sistematis:
- Pemberitaan tentang pertumbuhan ekonomi dan inflasi rendah mendominasi media nasional, sementara realitas penurunan konsumsi rumah tangga dan maraknya diskon ritel sebagai tanda lemahnya daya beli jarang dibahas mendalam.
- Program bantuan sosial dan subsidi diliput sebagai bukti keberpihakan negara, meski keluhan warga tentang data tidak akurat dan keterlambatan pencairan ramai beredar di media sosial.
- Proyek strategis nasional dikemas sebagai simbol kemajuan, tetapi persoalan relokasi warga dan konflik lahan lebih sering diangkat oleh media alternatif dan organisasi masyarakat sipil.
Pola ini membentuk kesan bahwa keadaan “baik-baik saja”, meski banyak indikator sosial menunjukkan sebaliknya.
Diperkuat oleh Influencer dan Konten Berbayar
Narasi media arus utama kemudian diperluas melalui:
- konten kreator berbayar,
- akun buzzer,
- dan kampanye digital bersponsor.
Pesan yang sama diulang dalam format video singkat dan infografik viral, menciptakan ilusi konsensus publik. Kritik struktural tenggelam di tengah kebisingan konten promosi.
Dampak terhadap Demokrasi dan Hak Publik
Penggunaan media sebagai instrumen pengendali opini membawa konsekuensi serius:
- Publik kehilangan akses pada informasi utuh dan berimbang.
- Kebijakan keliru sulit dikoreksi sejak dini.
- Kepercayaan terhadap media dan institusi demokrasi menurun.
- Rakyat diarahkan untuk menerima keadaan, bukan memahami akar masalah.
Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi miskin substansi pengawasan.
Solusi: Membebaskan Media dari Cengkeraman Kekuasaan
Untuk menghentikan fungsi media sebagai alat pengendali opini, diperlukan langkah konkret:
1. Transparansi Total Anggaran Publikasi Pemerintah
Semua belanja iklan dan kerja sama media harus dibuka ke publik secara rinci.
2. Pembatasan Kontribusi Negara terhadap Pendapatan Media
Regulasi perlu membatasi proporsi pendapatan media dari APBN/APBD.
3. Kewajiban Labelisasi Konten Berbayar
Advertorial dan publikasi pemerintah harus diberi tanda jelas, tidak disamarkan sebagai berita.
4. Dana Independen untuk Jurnalisme Investigatif
5. Perlindungan Hukum bagi Media Kritis
Negara wajib menjamin tidak ada tekanan pemerintahan, ekonomi, maupun hukum terhadap redaksi yang menjalankan fungsi kontrol.
Ketika media berubah menjadi instrumen pengendali opini, rakyat kehilangan kompas untuk membaca kenyataan. Informasi tidak lagi membebaskan, tetapi mengarahkan.
Mengembalikan independensi pers bukan hanya urusan industri media, melainkan syarat utama agar demokrasi tetap hidup, kebijakan tetap diawasi, dan suara rakyat tidak dikalahkan oleh narasi kekuasaan.
