beritax.id — Fenomena media alat kekuasaan pemerintah kian terasa nyata dalam lanskap informasi Indonesia hari ini. Di tengah tekanan ekonomi industri pers dan derasnya arus komunikasi politik digital, sebagian media tidak lagi berdiri sebagai pengawas independen, melainkan bergeser menjadi perpanjangan tangan narasi resmi negara. Akibatnya, kritik publik terhadap kebijakan strategis semakin jarang terdengar, tenggelam di antara pemberitaan seremonial dan klaim keberhasilan sepihak.
Dalam beberapa waktu terakhir, publik menyaksikan pola pemberitaan yang nyaris seragam mengenai stabilitas ekonomi, keberhasilan program sosial, dan pembangunan infrastruktur besar. Namun pada saat yang sama, suara warga terkait kenaikan biaya hidup, masalah bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, tekanan pajak daerah, hingga konflik lahan akibat proyek pembangunan, jarang mendapat ruang yang proporsional di media arus utama.
Ketergantungan Ekonomi Media dan Hilangnya Jarak Kritis
Kondisi keuangan media yang rapuh membuat banyak redaksi bergantung pada belanja iklan dan kontrak publikasi pemerintah pusat maupun daerah. Ketergantungan ini tidak selalu disertai perintah sensor terbuka, tetapi menciptakan kontrol tidak langsung yang efektif.
Dalam praktiknya:
- liputan investigatif tentang anggaran publik dianggap “berisiko”,
- kritik terhadap kementerian atau kepala daerah sering dilunakkan,
- dan isu yang merugikan citra pemerintah dipindahkan ke halaman belakang atau diabaikan.
Media tetap terbit setiap hari, tetapi daya kritisnya tumpul.
Kasus Terkini: Pemberitaan Positif, Realitas Sosial Terpinggirkan
Beberapa isu aktual mencerminkan kecenderungan ini:
- Program bantuan sosial 2024–2025 banyak diberitakan sebagai bukti keberhasilan pengendalian kemiskinan, sementara keluhan warga tentang data ganda dan keterlambatan penyaluran lebih ramai dibahas di media sosial.
- Kenaikan pajak dan retribusi daerah diposisikan sebagai langkah “menyelamatkan fiskal”, tanpa analisis mendalam mengenai dampaknya terhadap UMKM dan pekerja.
- Proyek strategis nasional diliput luas dari sisi peresmian dan target investasi, namun minim laporan tentang penggusuran, konflik agraria, atau dampak lingkungan.
Kritik publik ada, tetapi tidak diberi mikrofon yang memadai.
Diperkuat oleh Konten Digital Berbayar
Situasi ini diperparah oleh maraknya konten kreator dan influencer berbayar yang mengulang narasi resmi pemerintah di media sosial. Ketika media arus utama menyajikan versi formal, ruang digital memperluasnya secara viral.
Terbentuklah satu arus informasi dominan yang menutupi keragaman pandangan dan membatasi perdebatan sehat.
Dampak Serius bagi Demokrasi
Ketika media berubah menjadi alat kekuasaan:
- Rakyat kehilangan saluran kritik yang efektif.
- Pengawasan terhadap kebijakan publik melemah.
- Kesalahan kebijakan sulit dikoreksi lebih awal.
- Kepercayaan masyarakat terhadap pers menurun drastis.
Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan roh partisipasi dan kontrol warga.
Solusi: Menghidupkan Kembali Kritik Publik
Untuk mencegah media terus menjadi alat kekuasaan pemerintah, diperlukan langkah struktural:
1. Transparansi Belanja Iklan dan Publikasi Negara
Seluruh kontrak publikasi pemerintah harus dibuka ke publik, termasuk nilai dan media penerimanya.
2. Pembatasan Ketergantungan Media pada Negara
Perlu regulasi yang membatasi porsi pendapatan media dari anggaran pemerintah.
3. Label Wajib untuk Konten Publikasi Pemerintah
Advertorial dan konten kerja sama harus diberi penanda jelas agar tidak disamarkan sebagai berita independen.
4. Dana Independen untuk Jurnalisme Publik
Pembentukan dana non-politis untuk mendukung liputan investigatif dan kepentingan warga.
5. Perlindungan bagi Media dan Jurnalis Kritis
Negara wajib menjamin tidak ada tekanan politik, ekonomi, atau hukum terhadap redaksi yang mengungkap masalah kebijakan.
Media seharusnya menjadi ruang kritik, bukan etalase kekuasaan. Ketika media berubah menjadi alat pemerintah, yang mati bukan hanya fungsi pers, tetapi juga suara rakyat.
Tanpa kritik publik yang hidup, kebijakan akan berjalan tanpa koreksi, dan demokrasi perlahan berubah menjadi formalitas kosong ramai oleh pujian, sunyi dari kebenaran.
