beritax.id – Praktik media bayaran pemerintah kini semakin menonjol dalam lanskap informasi nasional, membentuk opini publik bukan melalui keberimbangan fakta, melainkan lewat kontrak komunikasi dan narasi pesanan. Kondisi ini membuat ruang demokrasi menyempit, karena kritik dan pandangan alternatif sulit memperoleh tempat yang setara di tengah dominasi pemberitaan yang berpihak pada kekuasaan.
Media seharusnya menjadi arena pertukaran gagasan dan pengawasan terhadap kebijakan negara. Namun ketika sebagian redaksi bergantung pada pendanaan pemerintah, terjadi perubahan orientasi:
- Kritik dianggap mengganggu stabilitas
- Investigasi diperlambat atau dihentikan
- Pemberitaan prestasi diperbanyak tanpa uji data
- Narasi resmi diulang tanpa verifikasi mendalam
Akibatnya, publik menerima informasi yang timpang dan kehilangan gambaran utuh tentang realitas kebijakan.
Demokrasi Prosedural, Substansi Menghilang
Pemilu tetap berjalan, lembaga negara tetap berfungsi, namun kualitas demokrasi menurun. Tanpa pers yang bebas:
- Pengawasan kekuasaan melemah
- Kesalahan kebijakan jarang dikoreksi
- Aspirasi masyarakat terpinggirkan
- Kritik dicap sebagai ancaman, bukan masukan
Demokrasi berubah menjadi rutinitas administratif, bukan sistem yang hidup dari partisipasi sadar warga.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Negara Tidak Boleh Menyewa Kesunyian
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa praktik media bayaran pemerintah bertentangan dengan mandat dasar negara.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika negara justru membayar media untuk menutup kritik, maka negara sedang gagal menjalankan ketiganya,” ujar Rinto.
Ia menambahkan:
“Melindungi rakyat berarti melindungi hak mereka atas informasi yang jujur. Melayani rakyat berarti membuka ruang dialog, bukan mengisinya dengan propaganda. Mengatur rakyat tidak boleh dilakukan dengan memanipulasi persepsi.”
Menurutnya, demokrasi tidak runtuh karena perbedaan pendapat, tetapi karena kebenaran dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek penguasa.
Dampak Jangka Panjang bagi Masyarakat
Dominasi media bayaran pemerintah berpotensi menimbulkan:
- Hilangnya kepercayaan publik terhadap pers
- Apatisme pemerintah di kalangan warga
- Polarisasi berbasis informasi sepihak
- Lemahnya kontrol terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang
- Normalisasi kebijakan yang merugikan rakyat
Dalam situasi ini, masyarakat menjadi penonton, bukan peserta aktif demokrasi.
Solusi: Memulihkan Fungsi Pers dan Demokrasi
Rinto Setiyawan mendorong beberapa langkah konkret:
1. Transparansi kontrak media pemerintah
Semua kerja sama publikasi wajib diumumkan ke publik.
2. Pemisahan tegas iklan negara dan berita
Konten berbayar harus diberi label jelas dan tidak boleh menyerupai produk jurnalistik.
3. Penguatan perlindungan hukum bagi jurnalis
Negara wajib menjamin kebebasan liputan tanpa intimidasi.
4. Penegakan kode etik pers
Media yang melanggar independensi harus dikenai sanksi profesional.
5. Pendidikan literasi media nasional
Agar masyarakat mampu membedakan informasi, promosi, dan propaganda.
Demokrasi tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya pemilu, tetapi dari seberapa bebas rakyat mendapatkan kebenaran. Ketika media dibeli dengan anggaran negara, yang hilang bukan sekadar independensi pers, melainkan hak publik untuk memahami realitas secara jujur.
Seperti diingatkan Rinto Setiyawan, negara yang kuat bukan negara yang membungkam kritik dengan uang, tetapi negara yang berani dikoreksi oleh rakyatnya sendiri.
