beritax.id – Lanskap percakapan publik digital kian didominasi oleh praktik konten kreator bayaran yang bergerak seiring dengan algoritma platform media sosial. Alih-alih mencerminkan aspirasi warga, opini yang viral justru banyak dibentuk oleh kepentingan pemerintahan dan ekonomi yang dibungkus dalam format hiburan, narasi emosional, serta potongan informasi yang selektif.
Platform digital bekerja dengan logika keterlibatan (engagement), bukan kebenaran. Konten yang memicu emosi marah, takut, bangga, atau benci lebih mudah didorong ke beranda pengguna.
Di titik inilah konten kreator bayaran menjadi alat efektif:
- Pesan pesanan dikemas seolah opini pribadi
- Kritik dilabeli negatif atau diserang massal
- Isu struktural dikalahkan oleh sensasi
- Persepsi publik diarahkan tanpa terasa
Algoritma mempercepat penyebaran, kreator bayaran menyediakan isinya.
Opini Publik sebagai Produk
Ketika jangkauan ditentukan mesin dan narasi ditentukan kontrak, opini publik berubah menjadi komoditas.
Yang tampak sebagai “suara mayoritas” sering kali hanyalah:
- Kampanye terselubung
- Citra buatan
- Pengalihan isu
- Normalisasi kebijakan bermasalah
Rakyat menjadi konsumen informasi, bukan subjek demokrasi.
Tanggapan Prayogi R. Saputra: Negara Tak Boleh Cuci Tangan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai situasi ini sebagai peringatan serius bagi demokrasi digital Indonesia.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika opini publik dibentuk oleh algoritma dan konten bayaran, negara gagal menjalankan fungsi perlindungannya,” tegasnya.
Menurut Prayogi, membiarkan manipulasi digital sama saja menyerahkan kedaulatan rakyat kepada pasar dan kekuasaan.
“Melayani rakyat berarti memberi ruang pada informasi yang jujur. Mengatur rakyat bukan dengan mengarahkan pikiran mereka secara diam-diam, tetapi dengan aturan yang adil dan transparan,” ujarnya.
Dampak Nyata bagi Demokrasi
Dominasi algoritma dan kreator bayaran melahirkan sejumlah konsekuensi:
- Polarisasi sosial yang tajam
- Diskusi publik dangkal
- Hilangnya kepercayaan pada media
- Kebijakan lolos tanpa pengawasan kritis
- Kritik dianggap gangguan, bukan koreksi
Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan substansi.
Solusi: Mengembalikan Kedaulatan Opini ke Rakyat
Prayogi dan X Institute mendorong langkah konkret:
1. Regulasi konten digital
Setiap konten berbayar wajib diberi label jelas.
2. Transparansi belanja komunikasi negara
Anggaran influencer harus dapat diaudit publik.
3. Pengawasan algoritma platform
Negara perlu menuntut keterbukaan mekanisme distribusi konten.
4. Perlindungan terhadap kritik dan jurnalisme independen
Agar suara non-bayaran tidak tenggelam.
5. Literasi algoritma untuk masyarakat
Warga perlu memahami bagaimana opini mereka dipengaruhi.
Ketika algoritma dan konten kreator bayaran mengambil alih ruang kesadaran publik, demokrasi berubah dari sistem partisipasi menjadi panggung manipulasi.
Sebagaimana diingatkan Prayogi R. Saputra, negara harus kembali pada mandat dasarnya: melindungi rakyat dari rekayasa opini, melayani dengan kebenaran, dan mengatur tanpa mencederai kebebasan berpikir. Tanpa itu, yang tersisa hanyalah demokrasi digital yang ramai, tetapi kosong dari kehendak rakyat yang sesungguhnya.
