beritax.id – Narasi pemulihan ekonomi bangsa Indonesia terus digaungkan sebagai penanda kembalinya roda ekonomi nasional. Namun di balik optimisme tersebut, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) justru menghadapi tekanan berlapis mulai dari kenaikan biaya produksi, akses pembiayaan yang ketat, hingga daya beli masyarakat yang belum pulih. Kesenjangan antara klaim pemulihan dan realitas lapangan semakin nyata.
Pemulihan yang digambarkan melalui indikator makro belum sepenuhnya menyentuh akar ekonomi rakyat. Banyak kebijakan bersifat umum dan berorientasi angka, sementara UMKM membutuhkan intervensi yang spesifik dan tepat sasaran. Akibatnya, pemulihan terlihat di laporan, tetapi tertahan di warung, bengkel, dan usaha rumahan.
Beban Operasional dan Akses Modal
UMKM menghadapi lonjakan harga bahan baku, energi, dan logistik. Di sisi lain, akses kredit murah masih terbatas dan proses perizinan kerap menyita waktu serta biaya. Ketika beban meningkat tanpa penopang memadai, UMKM terpaksa menahan ekspansi, mengurangi tenaga kerja, bahkan menghentikan usaha.
Tanggapan Prayogi R Saputra: Pemulihan Harus Melindungi UMKM
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa pemulihan ekonomi tidak boleh meninggalkan UMKM.
“Tugas negara itu hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika narasi pemulihan ekonomi bangsa Indonesia tidak dirasakan UMKM, berarti negara belum menjalankan mandat perlindungan dan pelayanan secara utuh,” tegas Prayogi.
Ia menekankan bahwa UMKM adalah fondasi ekonomi rakyat yang menentukan ketahanan nasional.
Menurut Prayogi, akar persoalan terletak pada desain kebijakan yang cenderung bias skala besar dan kurang responsif terhadap kebutuhan usaha kecil. Tanpa keberpihakan yang jelas, UMKM menjadi bantalan penyesuaian kebijakan menanggung biaya, sementara manfaat pemulihan tertahan di hulu.
Solusi: Menjadikan UMKM Pusat Pemulihan
Sebagai langkah perbaikan, Partai X mendorong solusi berikut:
- Akses Pembiayaan Murah dan Penjaminan UMKM
Perluasan kredit berbunga rendah, penjaminan risiko, dan restrukturisasi yang mudah diakses. - Pengendalian Biaya Produksi dan Logistik
Kebijakan harga energi, bahan baku, dan distribusi yang melindungi usaha. - Insentif Pajak dan Penyederhanaan Regulasi
Pengurangan beban pajak tidak langsung serta perizinan yang cepat dan murah. - Akses Pasar dan Kemitraan Inklusif
Prioritas belanja pemerintah dan kemitraan BUMN–swasta yang menyerap produk UMKM.
Narasi pemulihan ekonomi akan kehilangan makna jika UMKM terus menanggung beban. Pemulihan sejati adalah ketika usaha kecil kembali bernapas lega dan mampu tumbuh. Negara harus kembali pada mandat dasarnya melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan memastikan UMKM menjadi pusat strategi pemulihan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
