beritax.id – Narasi pemulihan ekonomi bangsa Indonesia terus disampaikan sebagai bukti bangkitnya perekonomian nasional. Namun di balik klaim pemulihan tersebut, ketimpangan manfaat masih terasa kuat. Sektor tertentu bergerak cepat, sementara kelompok ekonomi rakyat terutama UMKM, pekerja informal, dan rumah tangga berpendapatan menengah belum sepenuhnya merasakan perbaikan nyata dalam pendapatan dan kepastian usaha.
Pemulihan yang Bertumpu di Hulu
Pemulihan ekonomi cenderung bertumpu pada sektor berskala besar dan indikator makro. Aliran insentif, pembiayaan, dan kemudahan regulasi lebih cepat dinikmati pelaku besar, sementara pelaku kecil menghadapi hambatan biaya, akses modal, dan pasar. Akibatnya, pemulihan terlihat kuat di laporan, tetapi tertahan di basis ekonomi rakyat.
Ketimpangan pemulihan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Biaya hidup meningkat lebih cepat daripada pendapatan, kesempatan kerja berkualitas belum pulih merata, dan UMKM menahan ekspansi. Ketika pemulihan tidak inklusif, daya beli melemah dan ketahanan sosial ikut tertekan.
Tanggapan Prayogi R Saputra: Pemulihan Harus Inklusif
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa pemulihan ekonomi tidak boleh timpang.
“Tugas negara itu hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika pemulihan ekonomi bangsa Indonesia masih timpang, maka negara belum sepenuhnya menjalankan mandat perlindungan dan pelayanan,” tegas Prayogi.
Ia menambahkan bahwa pemulihan sejati harus dirasakan hingga ke lapisan terbawah ekonomi.
Akar Masalah: Desain Kebijakan Kurang Inklusif
Menurut Prayogi, akar persoalan terletak pada desain kebijakan yang terlalu berorientasi pada kecepatan dan stabilitas makro, tetapi kurang memperhatikan pemerataan dampak. Tanpa koreksi, pemulihan berisiko memperlebar kesenjangan dan melemahkan fondasi ekonomi jangka panjang.
Solusi: Mengoreksi Arah Pemulihan agar Merata
Sebagai langkah perbaikan, Partai X mendorong solusi berikut:
- Prioritas Kebijakan untuk UMKM dan Sektor Padat Karya
Insentif, pembiayaan murah, dan pendampingan harus difokuskan pada penciptaan kerja dan usaha rakyat. - Pengendalian Biaya Hidup dan Produksi
Kebijakan energi, logistik, dan bahan baku diarahkan untuk menjaga daya beli dan keberlanjutan usaha kecil. - Akses Modal dan Pasar yang Setara
Penyederhanaan kredit, penjaminan, serta perluasan belanja pemerintah bagi produk UMKM. - Evaluasi Pemulihan Berbasis Dampak Sosial
Keberhasilan pemulihan diukur dari peningkatan pendapatan, pekerjaan layak, dan kesejahteraan rakyat.
Pemulihan ekonomi bangsa Indonesia tidak cukup dinilai dari angka makro semata. Selama manfaatnya belum merata, pemulihan masih timpang. Negara harus kembali pada mandat dasarnya melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Agar pemulihan menjadi inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
