beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan defisit APBN 2025 mencapai 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Ia menegaskan defisit nol persen memungkinkan, namun berisiko merusak stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya menyampaikan pernyataan tersebut saat konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Menurutnya, pemotongan anggaran besar demi defisit nol justru membuat ekonomi nasional morat-marit.
Defisit APBN dan Tantangan Ekonomi
Realisasi defisit APBN 2025 tercatat Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari PDB nasional.
Angka tersebut meningkat dibanding asumsi awal sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
Defisit terjadi karena belanja negara melampaui pendapatan negara sepanjang tahun anggaran berjalan.
Pendapatan negara tercatat Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2025.
Sementara belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target yang ditetapkan.
Belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah menjadi kontributor utama peningkatan defisit.
Tanggapan Partai X terhadap Kebijakan Fiskal
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai pernyataan Menkeu perlu dikritisi.
Ia mengingatkan tugas negara bukan sekadar mengatur angka, tetapi melindungi dan melayani rakyat secara nyata.
Menurut Prayogi, APBN harus dikelola efektif, efisien, dan transparan demi kesejahteraan rakyat luas.
Defisit bukan masalah utama jika anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Namun, ia menekankan defisit juga tidak boleh menjadi dalih pemborosan dan lemahnya pengawasan anggaran.
Negara wajib memastikan setiap rupiah belanja publik memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
Prinsip Partai X dalam Pengelolaan Negara
Partai X memandang negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang diberi mandat oleh rakyat.
Pemerintah hanyalah pelayan rakyat, bukan pemilik kekuasaan atau penguasa anggaran negara.
Tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil dan beradab.
APBN harus menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar alat stabilisasi makro ekonomi.
Pengelolaan keuangan negara wajib menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat.
Tanpa prinsip tersebut, stabilitas ekonomi hanya menjadi angka statistik tanpa makna sosial.
Solusi Partai X untuk APBN Berkeadilan
Partai X mendorong reformasi penganggaran berbasis kebutuhan rakyat dan evaluasi belanja tidak produktif.
Belanja negara harus difokuskan pada pangan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial berkelanjutan.
Transformasi birokrasi digital diperlukan untuk menutup celah kebocoran dan praktik korupsi anggaran.
Pengawasan publik harus diperkuat agar rakyat dapat mengawal penggunaan APBN secara langsung.
Partai X juga menekankan pemisahan tegas antara kepentingan negara dan kepentingan rezim pemerintahan. Dengan demikian, APBN menjadi alat kedaulatan rakyat, bukan instrumen kekuasaan semata.
Klaim defisit nol persen tidak boleh mengorbankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Partai X menegaskan APBN harus dijalankan sebagai amanat rakyat, bukan sekadar target fiskal tahunan.
