beritax.id — Kekuasaan bergaji pajak seharusnya menjadi simbol kedekatan antara negara dan rakyat. Penguasa hidup dari kontribusi publik, bekerja atas mandat rakyat, dan bertanggung jawab langsung kepada mereka yang membiayai negara. Namun realitas belakangan menunjukkan kecenderungan sebaliknya: penguasa tetap hidup dari pajak rakyat, tetapi kebijakan dan sikap kekuasaan justru semakin menjauh dari kebutuhan dan suara rakyat.
Dalam beberapa waktu terakhir, jarak itu terasa kian lebar. Di tengah tekanan ekonomi, melemahnya daya beli, meningkatnya pemutusan hubungan kerja, serta mahalnya kebutuhan dasar, rakyat justru menyaksikan kebijakan yang minim empati sosial. Aspirasi publik kerap direspons defensif, kritik dipersempit ruangnya, sementara keputusan strategis tetap berjalan tanpa dialog yang memadai. Negara dibiayai rakyat, tetapi rakyat tidak sepenuhnya didengar.
Pajak Mengalir, Perlindungan Menyusut
Rakyat terus memenuhi kewajiban pajaknya, namun imbal balik berupa perlindungan dan rasa aman ekonomi justru melemah. Harga kebutuhan pokok bergejolak, biaya pendidikan dan kesehatan meningkat, sementara kebijakan pengendalian berjalan lamban. Dalam situasi ini, penguasa terlihat hadir kuat dalam memungut dan mengatur, tetapi lemah dalam melindungi.
Paradoks ini memperlihatkan krisis relasi antara negara dan warga: kewajiban berjalan, hak tertinggal.
Kebijakan yang Jauh dari Kehidupan Nyata
Menjauhnya penguasa dari rakyat tercermin dari kebijakan yang lebih berorientasi pada stabilitas sistem dan kepentingan pejabat dibandingkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Fokus pada target fiskal, pertumbuhan angka, dan citra stabilitas sering kali mengabaikan kenyataan bahwa banyak rumah tangga hidup dalam tekanan berat.
Kelas pekerja dan kelas menengah dipaksa menyesuaikan diri, berhemat ekstrem, dan menanggung risiko sosial yang seharusnya dipikul bersama oleh negara.
Demokrasi Tanpa Kedekatan Sosial
Demokrasi tidak hanya soal pemilu dan prosedur formal, tetapi juga soal kedekatan kekuasaan dengan rakyat. Ketika penguasa bergaji pajak menjauh secara sosial dan emosional dari warga, demokrasi kehilangan substansinya. Rakyat tetap menjadi objek kebijakan, bukan subjek yang dilibatkan.
Jika kondisi ini dibiarkan, kepercayaan publik akan terus tergerus dan partisipasi demokratis melemah.
Risiko Negara yang Kehilangan Legitimasinya
Penguasa yang hidup dari pajak rakyat tetapi menjauh dari rakyat berisiko kehilangan legitimasi moral. Negara mungkin tetap berjalan secara administratif, namun kehilangan ikatan batin dengan warganya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memicu apatisme, ketegangan sosial, dan melemahnya fondasi kebangsaan.
Negara tidak runtuh karena kekurangan pajak, tetapi karena kehilangan kepercayaan rakyatnya.
Solusi: Mendekatkan Kembali Kekuasaan kepada Rakyat
Untuk mengembalikan makna penguasa bergaji pajak dalam demokrasi yang sehat, diperlukan langkah-langkah nyata, antara lain:
- Menegaskan kembali bahwa penguasa adalah pelayan rakyat, bukan pengelola kekuasaan yang berdiri di atas warga.
- Membuka ruang dialog dan kritik yang aman, sebagai mekanisme koreksi kebijakan.
- Memprioritaskan kebijakan perlindungan rakyat, terutama di tengah tekanan ekonomi dan sosial.
- Menyelaraskan kebijakan fiskal dengan keadilan sosial, agar pajak benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk layanan dan perlindungan.
- Memperkuat akuntabilitas dan transparansi kekuasaan, sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada pembayar pajak.
Penguasa yang hidup dari pajak rakyat tidak boleh menjauh dari rakyat. Selama jarak itu dibiarkan melebar, kekuasaan akan kehilangan arah pengabdiannya—dan demokrasi hanya akan tersisa sebagai prosedur, bukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.
