beritax.id — Pertumbuhan ekonomi semu kembali dibungkus dalam narasi inflasi terkendali dan stabilitas makro yang dipromosikan pemerintah. Angka inflasi rendah dijadikan bukti keberhasilan pengelolaan ekonomi, sementara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) terus diumumkan positif. Namun di balik narasi tersebut, rakyat justru merasakan tekanan yang kian nyata: daya beli melemah, biaya hidup meningkat, dan rasa aman ekonomi semakin menipis.
Dalam beberapa bulan terakhir, publik dihadapkan pada paradoks ekonomi. Deflasi dan inflasi rendah terjadi bukan karena harga makin terjangkau, melainkan karena masyarakat menahan belanja. Di saat yang sama, pemberitaan tentang pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya, meluasnya kerja kontrak dan informal, serta stagnasi upah terus bermunculan. Inflasi terkendali di data, tetapi tekanan hidup tak terkendali di lapangan.
Inflasi Rendah, Bukan Berarti Hidup Murah
Narasi inflasi terkendali sering disalahartikan sebagai keberhasilan menurunkan biaya hidup. Faktanya, banyak komponen pengeluaran utama rakyat—pangan tertentu, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi—terus mengalami kenaikan harga. Inflasi agregat yang rendah menutupi kenyataan bahwa beban biaya hidup meningkat secara tidak merata dan paling dirasakan oleh kelas pekerja dan kelas menengah.
Akibatnya, rumah tangga terpaksa berhemat ekstrem, mengurangi kualitas konsumsi, bahkan mengorbankan tabungan demi bertahan.
Pertumbuhan yang Tidak Mengalir ke Rakyat
Pertumbuhan ekonomi yang diklaim stabil saat ini lebih banyak ditopang oleh sektor padat modal seperti komoditas dan keuangan. Sektor-sektor tersebut mampu menjaga angka pertumbuhan dan kepercayaan pasar, tetapi tidak menciptakan dampak luas bagi peningkatan pendapatan rakyat. Sebaliknya, sektor padat karya dan UMKM yang menyerap banyak tenaga kerja justru tertekan oleh biaya tinggi dan lemahnya permintaan.
Inilah wajah pertumbuhan ekonomi semu: tumbuh di statistik, tetapi tidak mengalir ke kehidupan mayoritas rakyat.
Rakyat Menjadi Penyangga Stabilitas
Dalam situasi fiskal yang menantang, beban penyesuaian ekonomi kerap dialihkan ke rakyat. Ketergantungan pada pajak konsumsi, penyesuaian tarif layanan publik, dan mahalnya kebutuhan dasar membuat rumah tangga menjadi penyangga utama stabilitas makro. Stabilitas dijaga, tetapi dengan mengorbankan ketahanan sosial dan daya beli masyarakat.
Model ini berisiko memperlemah fondasi ekonomi nasional dalam jangka menengah.
Solusi: Mengoreksi Narasi dan Arah Kebijakan
Untuk menghentikan tekanan terhadap rakyat akibat pertumbuhan ekonomi semu, diperlukan perubahan arah kebijakan yang lebih adil dan membumi, antara lain:
- Menjadikan daya beli dan ketahanan rumah tangga sebagai indikator utama keberhasilan ekonomi, bukan sekadar inflasi dan PDB.
- Mengurangi ketergantungan pada pajak konsumsi, serta memperkuat sistem perpajakan yang progresif dan berkeadilan.
- Mengendalikan biaya hidup esensial, terutama pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
- Mendorong penciptaan kerja layak dan peningkatan upah riil, agar produktivitas sejalan dengan kesejahteraan.
- Mengalihkan fokus pertumbuhan ke sektor padat karya dan bernilai tambah, yang mampu memperkuat konsumsi domestik.
Inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya menjadi slogan kosong. Selama narasi stabilitas justru menekan rakyat, pertumbuhan yang dipromosikan akan tetap semu tampak berhasil di laporan, tetapi gagal menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di kehidupan nyata.
