beritax.id — Potret pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ditampilkan dengan narasi optimistis. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) diklaim terjaga, inflasi disebut terkendali, dan stabilitas makro dinilai aman. Namun di balik klaim tersebut, realitas yang dihadapi rakyat justru menunjukkan tekanan ganda: biaya hidup terus naik, sementara pajak juga semakin diperluas. Pertumbuhan ekonomi berjalan, tetapi beban hidup masyarakat kian berat.
Dalam beberapa bulan terakhir, publik menghadapi kenaikan biaya kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Pada saat yang sama, pemerintah mendorong optimalisasi penerimaan negara, termasuk melalui perluasan pajak dan wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Kombinasi biaya hidup naik dan pajak naik ini menimbulkan pertanyaan serius: pertumbuhan ekonomi ini untuk siapa?
Pertumbuhan Ada, Beban Rakyat Bertambah
Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini banyak ditopang oleh sektor-sektor padat modal seperti komoditas dan keuangan. Sektor-sektor ini mampu menjaga angka pertumbuhan, tetapi tidak banyak menciptakan lapangan kerja berkualitas. Sementara itu, mayoritas rakyat yang hidup dari upah dan usaha kecil justru menghadapi tekanan biaya yang semakin tinggi.
Ketika pendapatan stagnan, kenaikan harga dan pajak membuat ruang ekonomi rumah tangga semakin sempit. Banyak keluarga dipaksa berhemat, mengurangi konsumsi, bahkan menguras tabungan untuk bertahan.
Pajak Konsumsi dan Ketidakadilan Beban
Ketergantungan pada pajak konsumsi seperti PPN berpotensi memperdalam ketimpangan. Pajak jenis ini bersifat regresif, karena membebani kelompok berpendapatan rendah dan kelas menengah lebih besar secara proporsional. Di tengah daya beli yang melemah dan kerja rentan yang meluas, menjadikan pajak sebagai andalan justru berisiko menekan konsumsi domestik—penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Alih-alih memperkuat fondasi ekonomi, kebijakan semacam ini dapat mempercepat pelemahan daya beli rakyat.
Jurang antara Angka dan Kehidupan Nyata
Kondisi biaya naik dan pajak naik menunjukkan adanya jurang antara pertumbuhan ekonomi di data dan kehidupan nyata masyarakat. Stabilitas makro yang dijaga dengan menekan rakyat berpotensi menciptakan pertumbuhan semu. Tanpa kesejahteraan rakyat sebagai fondasi, pertumbuhan ekonomi menjadi rapuh dan mudah terguncang.
Situasi ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut adil dan dirasakan bersama.
Solusi: Mengurangi Beban, Memperkuat Fondasi
Untuk keluar dari paradoks pertumbuhan dengan beban hidup yang kian berat, diperlukan langkah kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, antara lain:
- Menahan dan mengevaluasi kebijakan pajak konsumsi, terutama di tengah daya beli masyarakat yang melemah.
- Mereformasi sistem perpajakan secara progresif, dengan memperkuat pajak pada kelompok berpenghasilan tinggi dan sektor ekonomi besar.
- Mengendalikan biaya hidup esensial, khususnya pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
- Mendorong penciptaan kerja layak dan peningkatan upah riil, agar pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada kesejahteraan.
- Memastikan pertumbuhan yang inklusif dan merata, sehingga beban dan manfaat ekonomi dibagi secara adil.
Potret pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak identik dengan biaya dan pajak yang terus naik. Selama rakyat merasakan tekanan yang kian berat, klaim pertumbuhan hanyalah angka—tanpa makna kesejahteraan yang sesungguhnya.
