beritax.id – Pemerintah memastikan penanganan bencana alam tidak menghambat pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2026. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta.
Qodari menegaskan Presiden Prabowo telah melakukan penghematan anggaran sejak awal perencanaan pembangunan nasional. Langkah efisiensi ini dilakukan agar agenda strategis tetap berjalan meski negara menghadapi kebutuhan rehabilitasi bencana.
Efisiensi Sebagai Fondasi Kebijakan
Kepala Staf Kepresidenan menilai efisiensi menjadi fondasi penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan nasional. Penghematan anggaran dilakukan tanpa mengurangi komitmen negara terhadap pemulihan korban bencana.
Pemerintah, menurut Qodari, menyiapkan skema pembiayaan yang lebih disiplin dan terukur. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan program prioritas tetap terlaksana.
Efisiensi dinilai bukan alasan mengurangi perlindungan rakyat, tetapi cara memperkuat tata kelola anggaran. Negara harus hadir secara efektif dalam situasi darurat dan pembangunan jangka panjang.
Sumber Pendanaan Alternatif Negara
Qodari menjelaskan pemerintah memiliki sumber pendanaan lain melalui penegakan hukum lintas sektor strategis. Pendanaan tersebut berasal dari penataan kebun sawit, pencegahan penyelundupan, dan sektor pertambangan.
Langkah penegakan hukum ini dinilai penting untuk menutup kebocoran keuangan negara.
Pendapatan hasil penertiban diarahkan mendukung pembiayaan program prioritas dan rehabilitasi bencana.
Pendekatan ini menunjukkan negara tidak bergantung pada satu sumber anggaran semata.
Diversifikasi pembiayaan dinilai memperkuat kemandirian fiskal nasional.
Kehadiran Presiden di Lokasi Bencana
Presiden Prabowo direncanakan menyambut pergantian tahun 2026 di daerah terdampak bencana Aceh. Presiden akan mengunjungi Kabupaten Bener Meriah yang terdampak banjir bandang dan longsor.
Kehadiran Presiden menjadi simbol empati dan kepemimpinan dalam situasi krisis.
Negara harus hadir langsung bersama rakyat, bukan hanya melalui kebijakan administratif.
Pandangan Partai X terhadap Kebijakan Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan tugas negara bersifat mendasar. Negara wajib melindungi rakyat, melayani kebutuhan publik, dan mengatur kebijakan secara adil.
Prayogi menilai efisiensi anggaran harus tetap berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan bencana tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan administratif.
Prinsip Partai X dalam Kebijakan Publik
Partai X menekankan prinsip keadilan sosial, keberpihakan pada rakyat rentan, dan tata kelola berintegritas. Kebijakan negara harus transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Prinsip tersebut menuntut negara hadir cepat dalam bencana tanpa mengorbankan hak dasar warga. Pembangunan harus sejalan dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan fiskal.
Solusi Partai X untuk Penanganan Bencana
Partai X mendorong audit terbuka anggaran bencana agar efisiensi tidak mengurangi kualitas penanganan. Koordinasi lintas lembaga harus diperkuat agar rehabilitasi berjalan cepat dan tepat sasaran.
Partai X juga mendorong sumber pendanaan alternatif dikelola transparan untuk kepentingan publik. Negara harus memastikan setiap kebijakan bencana berorientasi pada pemulihan manusia dan martabat rakyat.
