beritax.id – Di tengah tekanan hidup yang makin berat harga kebutuhan pokok naik, ancaman bencana meningkat, dan akses layanan publik tersendat warga menyampaikan kritik sebagai bentuk kewaspadaan dan harapan. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya: pemerintah terlihat lebih sibuk membantah, tersinggung, bahkan memarahi kritik, ketimbang menjawab persoalan nyata yang dihadapi rakyat.
Saat pemerintah marah karena dikritik, warga marah karena hidupnya semakin sulit dan suaranya tak didengar.
Kritik publik kerap dilabeli sebagai pesimisme, kampanye negatif, atau upaya menghambat pembangunan. Padahal kritik muncul karena realitas di lapangan tidak seindah narasi resmi. Banjir berulang, kerusakan lingkungan, lapangan kerja rapuh, dan layanan dasar yang timpang bukan sekadar opini itu pengalaman sehari-hari warga.
Alih-alih membuka ruang dialog, respons yang defensif justru mempersempit ruang koreksi. Akibatnya, masalah yang seharusnya bisa dicegah sejak awal dibiarkan membesar hingga menjadi krisis.
Emosi Kekuasaan Menutup Jalan Perbaikan
Ketika kritik dianggap serangan, pemerintah kehilangan salah satu alat terpenting untuk memperbaiki kebijakan: umpan balik dari rakyat. Emosi kekuasaan—yang muncul dalam bentuk pembelaan berlebihan, penyangkalan data, atau penyederhanaan masalah membuat kebijakan berjalan tanpa evaluasi.
Dampaknya nyata. Program berjalan, anggaran terserap, tetapi kesejahteraan tidak terasa. Warga diminta sabar, sementara risiko hidup terus meningkat. Dalam situasi ini, kemarahan warga bukan tanpa alasan; itu lahir dari ketidakadilan yang berulang.
Saat kritik ditolak dan masalah dibiarkan, warga menanggung beban ganda:
pertama, beban ekonomi dan sosial akibat kebijakan yang tidak berpihak;
kedua, beban psikologis karena merasa diabaikan.
Kemarahan warga bukan sekadar ekspresi emosi, melainkan tanda bahwa kepercayaan terhadap pengelolaan negara sedang tergerus. Jika dibiarkan, jarak ini akan berubah menjadi ketidakpatuhan, apatisme, dan konflik sosial.
Solusi: Turunkan Emosi, Naikkan Tanggung Jawab
Untuk memulihkan kepercayaan dan memperbaiki arah kebijakan, langkah-langkah berikut perlu ditempuh:
- Jadikan kritik sebagai dasar evaluasi, bukan ancaman
Pemerintah wajib merespons kritik dengan data, rencana, dan perbaikan nyata. - Buka ruang dialog publik yang setara
Forum dengar pendapat harus rutin, terbuka, dan berdampak pada keputusan. - Prioritaskan kebijakan yang langsung meringankan beban hidup warga
Mulai dari harga pangan, perlindungan lingkungan, hingga layanan dasar. - Perkuat transparansi anggaran dan kebijakan
Agar warga tahu ke mana arah kebijakan dan siapa yang diuntungkan. - Tegakkan pengawasan independen
Supaya koreksi tidak bergantung pada emosi kekuasaan, melainkan pada fakta.
Penutup: Marah Bukan Jalan Keluar
Negara tidak dibangun untuk kebal kritik, melainkan untuk melayani dan melindungi rakyat. Kemarahan pemerintah terhadap kritik hanya akan memperdalam masalah, sementara kemarahan warga adalah sinyal bahwa kebijakan perlu diubah.
Jika pemerintah menurunkan emosi dan menaikkan tanggung jawab, kritik akan berubah menjadi energi perbaikan. Namun jika kemarahan kekuasaan terus dipelihara, kesulitan hidup warga akan terus menjadi bahan bakar ketidakpercayaan.
