beritax.id – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteri dan kepala daerah agar tidak melakukan penyelewengan dalam penanganan bencana Sumatra. Presiden menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan situasi bencana untuk mencari keuntungan pribadi.
Dalam rapat terbatas di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Aceh, Presiden menekankan bahwa bencana ini membuktikan pentingnya pengelolaan kekayaan negara secara bijaksana. Presiden menegaskan bahwa seluruh kemampuan negara harus diarahkan untuk mengatasi kesulitan rakyat.
Peringatan Presiden dan Tantangan Lapangan
Presiden meminta seluruh pejabat memeriksa jajaran masing-masing agar tidak ada praktik manipulasi proyek penanganan bencana. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan yang melipatgandakan harga bantuan harus segera disanksi tegas.
Presiden juga menyoroti kerusakan sawah di berbagai wilayah yang berpotensi mengganggu produksi pangan masyarakat. Ia menerima laporan mengenai bendungan jebol yang mengganggu sistem irigasi penting bagi masyarakat terdampak.
Sikap Partai X: Transparansi adalah Kewajiban Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas fundamental. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara jelas serta transparan.
Prayogi menekankan bahwa penanganan bencana harus menjunjung integritas penuh. Ia menilai peringatan Presiden harus diikuti mekanisme transparansi yang nyata di daerah. Partai X menilai bahwa setiap pejabat adalah pelayan rakyat, bukan pemilik kekuasaan.
Prinsip Partai X dalam Mengawal Penanganan Bencana
Prinsip Partai X menegaskan bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat menjalankan kebijakan secara efektif dan transparan. Rakyat adalah pemilik kedaulatan sehingga penyelenggara negara wajib bekerja profesional dan jujur.
Partai X menekankan bahwa negara adalah entitas yang harus melindungi rakyat dan menghadirkan keadilan dalam situasi darurat. Bencana harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola, bukan membuka peluang bagi penyimpangan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan negarawan yang menuntut integritas dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan.
Dorongan Solusi dari Partai X
Partai X mendorong langkah solutif berdasarkan rekomendasi penyembuhan bangsa. Musyawarah kenegarawanan harus digelar untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Reformasi hukum berbasis kepakaran harus memastikan tidak ada celah bagi korupsi bantuan.
Partai X menilai pentingnya transformasi birokrasi digital agar distribusi bantuan lebih akuntabel dan dapat diawasi publik secara langsung. Pendidikan moral dan berbasis Pancasila juga penting agar pejabat memahami nilai etika pelayanan publik.
Penutup: Pemulihan Harus Transparan dan Berkelanjutan
Partai X meminta agar seluruh lembaga pemerintah meningkatkan transparansi dan mempercepat pemulihan di Sumatra melalui pengawasan ketat. Setiap rupiah bantuan harus sampai kepada rakyat tanpa gangguan. Sikap tegas Presiden harus menjadi dasar perbaikan tata kelola nasional.
Partai X menegaskan bahwa pemulihan Sumatra harus berjalan cepat, terukur, dan bebas dari penyimpangan demi menjamin keadilan bagi seluruh warga terdampak.
