beritax.id – Di Indonesia, banyak rakyat mempertanyakan apakah hukum benar-benar berlaku sama untuk semua orang. Rakyat sering dihukum berat atas pelanggaran ringan. Sementara penguasa dan pejabat yang melakukan pelanggaran besar sering lolos tanpa konsekuensi. Ketimpangan ini menimbulkan frustrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Rakyat merasa haknya diabaikan, sementara mereka yang berkuasa menikmati perlindungan dan kemudahan. Fenomena ini memperlebar jurang sosial dan ekonomi serta menimbulkan kesan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara, artinya mereka adalah raja yang harus diperlakukan adil. Pemerintah dan aparat hukum hadir untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Ketika hukum tidak diterapkan secara adil, ketidakadilan sosial terjadi. Banyak keluarga menengah ke bawah yang menanggung beban akibat sistem hukum yang timpang. Ketika aturan berlaku berbeda untuk kaya dan miskin, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menurun. Hukum seharusnya menjadi pelindung semua warga negara, bukan alat untuk melindungi kepentingan segelintir orang.
Sistem yang Membiarkan Ketidakadilan
Sistem hukum yang berjalan saat ini sering tidak konsisten dan tidak berpihak pada rakyat. Praktik favoritisme, korupsi, dan kebijakan yang berat ke bawah tapi ringan ke atas memperkuat kesenjangan. Rakyat yang melanggar aturan langsung dihukum, sementara pelanggar besar sering lolos. Ketidakadilan ini menimbulkan rasa frustrasi dan moral publik menurun. Jika sistem tidak diperbaiki, ketidakadilan akan terus berulang, dan jurang antara kaya dan miskin semakin melebar. Rakyat membutuhkan sistem yang transparan, konsisten, dan adil untuk semua.
Solusi Agar Hukum Sama untuk Semua
Pemerintah harus memastikan hukum berlaku setara bagi seluruh warga negara. Tidak ada yang boleh diistimewakan, baik pejabat, kaya, maupun miskin. Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah harus diperkuat agar kesejahteraan meningkat. Reformasi fiskal, perpajakan, pendidikan, dan layanan kesehatan juga harus merata. Transparansi dan akuntabilitas wajib ditegakkan agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat. Hanya dengan prinsip ini hukum dapat benar-benar sama untuk semua.
Benarkah hukum sama untuk semua? Saat aturan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, jawabannya jelas tidak. Rakyat adalah raja dan harus dilayani sepenuh hati. Tanpa prinsip ini, ketidakadilan sosial akan terus berlangsung, kesenjangan melebar, dan rakyat tetap menderita. Pemerintah harus hadir sebagai pelayan sejati rakyat agar keadilan hukum nyata dirasakan seluruh warga.
