beritax.id – Ketidakadilan di Indonesia kini sudah mencapai titik yang memprihatinkan. Rakyat masih menderita akibat sistem yang timpang. Banyak keluarga menengah ke bawah kesulitan mengakses pendidikan, pekerjaan layak, dan layanan kesehatan yang memadai. Sementara itu, segelintir pejabat menikmati kemudahan, kekayaan, dan perlindungan dari hukum. Fenomena ini menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Banyak rakyat merasa mereka ditinggalkan dan diabaikan, sementara pejabat seolah menutup mata terhadap kesenjangan sosial yang terjadi.
Banyak pejabat pemerintah terlihat tidak menyadari atau sengaja mengabaikan ketidakadilan yang dirasakan rakyat. Sementara masalah rakyat kian mendesak, mereka sering sibuk melindungi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak berpihak pada rakyat dan gagal menjalankan fungsi utamanya. Rakyat yang seharusnya menjadi poros utama kekuasaan justru merasa suaranya tidak didengar. Kondisi ini semakin melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.
Sistem yang Membiarkan Ketimpangan
Sistem hukum, ekonomi, dan sosial saat ini sering tidak konsisten dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Praktik favoritisme, korupsi, dan kebijakan yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas memperparah ketimpangan. Rakyat yang melanggar aturan kecil langsung dihukum, sedangkan pejabat yang merugikan negara jarang mendapatkan konsekuensi. Ketidakadilan ini membuat rakyat merasa putus asa dan menimbulkan frustrasi mendalam. Jurang antara kaya dan miskin semakin melebar jika sistem tidak diperbaiki.
Solusi untuk Mengembalikan Keadilan
Pemerintah harus memastikan aturan berlaku sama untuk semua warga negara. Tidak ada yang boleh diistimewakan, baik pejabat, kaya, maupun miskin. Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah harus diperkuat agar kesejahteraan meningkat. Reformasi fiskal, perpajakan, pendidikan, dan layanan kesehatan harus merata. Transparansi dan akuntabilitas wajib ditegakkan agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat. Hanya dengan prinsip ini keadilan sosial dapat tercapai.
Ketidakadilan di Indonesia sudah parah, dan banyak pejabat pura-pura tidak tahu. Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara, artinya mereka adalah raja yang harus dilayani. Tanpa prinsip ini, ketimpangan akan terus melebar dan rakyat tetap menderita, meskipun sumber daya negara melimpah. Pemerintah harus hadir sebagai pelayan sejati rakyat agar keadilan nyata dirasakan semua warga.
