beritax.id — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam membangun kekuatan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal itu disampaikan Puan dalam acara Malam Apresiasi Kadin Indonesia, bagian dari rangkaian Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin, Senin (1/12) malam.
Puan menegaskan pentingnya Kadin sebagai pilar ekonomi Indonesia yang telah melahirkan banyak pengusaha sukses. Keberhasilan dunia usaha, menurutnya, harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.
Puan juga menyoroti indikator ICOR Indonesia yang menunjukkan efisiensi investasi masih tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara. Menurutnya, kondisi tersebut menggambarkan masih banyak pekerjaan rumah dalam meningkatkan iklim investasi dan memperkuat kepastian regulasi. Puan menilai Kadin perlu menjadi jembatan antara pelaku usaha, pemerintah, dan dunia kerja di tengah tantangan global seperti perubahan antar negara, disrupsi teknologi, hingga pergeseran rantai pasok.
Sikap Partai X: Ekonomi Harus Berpihak pada Rakyat
Menanggapi pernyataan Puan, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, kembali mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas pokok: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks ekonomi, tugas ini berarti memastikan setiap kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Prayogi menegaskan bahwa kehadiran Kadin harus diposisikan sebagai mitra negara dalam memperkuat ekosistem ekonomi yang adil dan inklusif. “Dunia usaha tidak boleh hanya menjadi mesin keuntungan, tetapi harus menjadi mesin kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Analisis Partai X: Kritis dan Obyektif terhadap Struktur Ekonomi saat Ini
Partai X menilai bahwa struktur ekonomi Indonesia masih cenderung timpang, di mana sebagian besar pertumbuhan hanya dinikmati pelaku usaha skala besar. UMKM, koperasi, dan usaha kecil daerah masih berjuang menghadapi ketidakpastian regulasi, pembiayaan sulit, serta akses pasar yang terbatas.
Indikator ICOR yang tidak efisien menunjukkan bahwa modal besar tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan inklusif. Partai X menilai perbaikan iklim investasi harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan sekadar memanjakan investor.
Sesuai dokumen prinsip Partai X, negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah, di mana pemerintah bukanlah pemegang kekuasaan tetapi pelayan rakyat. Karena itu, kebijakan ekonomi harus dirancang berdasarkan mandat rakyat, bukan kepentingan politis atau korporasi besar.
Prinsip bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan berarti pembangunan ekonomi harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan pemerataan akses terhadap peluang ekonomi.
Solusi Partai X: Ekosistem Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan
Merujuk pada 10 Poin Penyembuhan Bangsa, Partai X mengajukan solusi struktural untuk mendukung visi ekonomi nasional. Partai X merekomendasikan:
- Penataan ulang regulasi investasi berbasis data dan kepakaran ekonomi.
- Penghapusan ruang negosiasi abu-abu yang sering menjadi celah korupsi.
- Kepastian hukum yang melindungi pekerja, UMKM, dan wilayah daerah dari eksploitasi usaha besar.
- Mempermudah perizinan dan transparansi biaya.
- Meminimalkan pungutan liar dalam birokrasi bisnis.
- Membuat ekosistem usaha lebih efisien dan ramah bagi UMKM.
- Pendidikan ekonomi kerakyatan berbasis Pancasila untuk membentuk pelaku usaha yang beretika.
- Penggunaan media negara untuk menyebarkan literasi ekonomi dan kewirausahaan daerah.
- Pembinaan generasi muda agar kompetitif, inovatif, dan berperan dalam ekonomi nasional.
Ini selaras dengan poin pendidikan moral dan berbasis Pancasila.
Partai X mendorong dialog nasional lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat untuk menyusun peta jalan ekonomi yang benar-benar inklusif.
Penutup
Partai X menyambut baik dorongan Puan terhadap Kadin, namun menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berorientasi pada keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila sila ke-5. Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan hanya akan memperbesar kesenjangan.
Partai X mendukung kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan Kadin, sepanjang seluruh kebijakan dan kemitraan ekonomi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Ekonomi yang kuat hanya dapat dicapai bila seluruh elemen bangsa memiliki akses setara terhadap peluang usaha, pendidikan, dan kesejahteraan.
