beritax.id – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perhutanan sosial menjadi agenda strategis nasional. Program ini diarahkan untuk menghadirkan keadilan ekologi dan perlindungan hutan berkelanjutan.
Pemerintah menyebut perhutanan sosial telah memberi akses kelola kepada lebih dari satu juta keluarga. Selain itu, tercatat lebih dari 15 ribu kelompok usaha terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis hutan rakyat.
Raja Antoni menyampaikan pemerintah menargetkan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029. Ia menyebut masyarakat adat merupakan penjaga hutan terbaik. Pemerintah juga mempercepat izin akses kelola dan memperkuat pendampingan usaha.
Digitalisasi layanan kehutanan disebut menjadi instrumen peningkatan efisiensi. Pemerintah melibatkan pemerintah daerah, swasta, dan organisasi masyarakat dalam penguatan program.
Tegangan Ekologi dan Kepentingan Publik
Program ini diarahkan menjadi lokomotif ekonomi hijau desa. Pemerintah menyebut tekanan deforestasi harus ditekan melalui akses kelola rakyat. Diplomasi iklim Indonesia juga diarahkan pada isu perhutanan sosial.
Raja Antoni menegaskan posisi Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terbesar ketiga. Ia menilai pendekatan berbasis masyarakat dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam pembahasan global.
Sikap Partai X: Negara Harus Menjamin Keadilan Ekologi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas pokok. Tugas itu adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Ia menilai perhutanan sosial harus menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Ia menegaskan bahwa rakyat bukan objek kebijakan, melainkan pemegang hak kelola.
Partai X mengingatkan bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat. Mandat itu harus dijalankan efektif, efisien, dan transparan sesuai prinsip Partai X.
Kritik: Program Tidak Boleh Sekadar Teknis
Partai X menilai perhutanan sosial tidak boleh sekadar agenda administrasi. Program ini harus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat adat. Diana menyebut perhutanan sosial harus bebas dari manipulasi pejabat.
Ia juga mengingatkan bahwa negara bukan rezim. Kebijakan pengelolaan hutan harus stabil dan tidak bergantung pada kepentingan jangka pendek.
Analisis Partai X: Risiko Kepentingan Korporasi
Partai X menyoroti potensi dominasi korporasi dalam akses ekonomi hutan. Diana menilai pemerintah harus mengawasi konsesi besar yang berdekatan dengan wilayah adat.
Ia meminta pemerintah menjamin kepemilikan pengetahuan dan ruang kelola bagi rakyat. Tanpa itu, perhutanan sosial akan kehilangan tujuan keadilan ekologis.
Solusi Partai X Berdasarkan Prinsip dan Platform
Partai X mengajukan sejumlah solusi strategis:
- Reformasi hukum berbasis kepakaran untuk mengurangi ruang korupsi dan memastikan keadilan akses hutan.
- Pemisahan tegas negara dan pemerintah agar kebijakan perhutanan tidak dipolitisasi rezim.
- Pembentukan Musyawarah Kenegarawanan Nasional untuk merumuskan model tata kelola ekologi berbasis kedaulatan rakyat.
- Digitalisasi penuh birokrasi kehutanan untuk menutup celah perizinan ilegal dan memperkuat transparansi.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila untuk memperkuat kesadaran ekologis generasi muda.
- Penguatan media negara untuk menyebarkan edukasi perlindungan hutan.
Seluruh solusi ini diarahkan agar perhutanan sosial benar-benar menghadirkan keadilan ekologi bagi rakyat.
Partai X menegaskan bahwa agenda perhutanan sosial harus mengutamakan kedaulatan rakyat. Diana menegaskan negara wajib memastikan akses kelola adil dan berkelanjutan. Ia menutup pernyataan dengan penegasan bahwa perlindungan rakyat dan hutan adalah mandat konstitusional. Negara diminta menjalankan mandat itu tanpa kompromi.
