beritax.id – Kekuasaan seharusnya digunakan untuk melayani rakyat. Itulah prinsip dasar setiap negara modern yang sehat. Namun yang terjadi justru sebaliknya kepentingan rakyat sering dikesampingkan demi kepentingan kekuasaan. Energi negara habis untuk mempertahankan jabatan, membangun koalisi, atau mengamankan kelompok tertentu bukan untuk menjawab persoalan hidup masyarakat.
Ketika kekuasaan menjadi orientasi utama, rakyat selalu menjadi pihak yang kalah. Harga kebutuhan pokok melonjak, layanan publik melambat, penegakan hukum melemah tetapi ruang kekuasaan tetap sibuk menata diri. Di tengah kesulitan rakyat bertahan hidup, kekuasaan justru menjadi panggung perebutan pengaruh. Inilah tanda bahwa prioritas negara telah salah arah.
Kekuasaan yang Tidak Diawasi Akan Melupakan Rakyat
Kekuasaan tidak berbahaya jika berada dalam sistem yang ketat dan diawasi rakyat. Namun ketika pejabat memiliki ruang tanpa kontrol, mereka mudah lupa mandatnya. Kebijakan lahir bukan berdasarkan data, kebutuhan masyarakat, atau kepentingan nasional, tetapi berdasarkan kalkulasi siapa yang diuntungkan, siapa yang perlu diamankan, siapa yang harus diberi posisi.
Ketika kekuasaan lebih diprioritaskan daripada kesejahteraan rakyat, negara kehilangan moralitasnya. Kekuasaan tidak lagi menjadi alat untuk memperbaiki kehidupan, tetapi alat untuk mempertahankan posisi.Inilah awal kerusakan sebuah bangsa.
Rakyat Adalah Pemilik Negara, Bukan Korban Kebijakan
Dalam prinsip bernegara, kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemerintah hanyalah pelaksana mandat. Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya: rakyat sering menjadi korban dari kebijakan yang lahir bukan untuk mereka.
Ketika keputusan negara merugikan masyarakat, ketika suara publik diabaikan, ketika kritik dibungkam, itu artinya rakyat tidak lagi menjadi pusat. Negara menjauh dari tugas utamanya: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil.
Rakyat bukan objek yang harus dikendalikan. Mereka adalah pemilik negara yang wajib dilayani.
Kesalahan Fatal: Pemerintah Disamakan dengan Negara
Akar dari banyak penyimpangan ada pada kesalahan besar yang terus berulang: pemerintah dianggap sebagai negara. Ini membuat kekuasaan begitu mudah diselewengkan. Pejabat merasa kewenangannya tidak boleh dipertanyakan. Kritik dianggap ancaman. Mekanisme kontrol dianggap gangguan.
Padahal pemerintah hanyalah operator yang bisa berganti kapan saja. Negara adalah entitas permanen yang dimiliki seluruh rakyat. Jika pemerintah merasa dirinya adalah negara, maka kepentingan rakyat pasti dikorbankan demi kepentingan kekuasaan.
Tidak ada negara yang maju jika pejabat menempatkan diri lebih tinggi dari sistem.
Pancasila Ditinggalkan Ketika Kekuasaan Menjadi Tujuan
Pancasila menuntut keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah. Namun nilai-nilai ini mustahil dijalankan jika orientasi pejabat adalah mempertahankan kekuasaan. Sila permusyawaratan tidak mungkin hidup ketika ruang dialog ditutup. Sila keadilan sosial tidak akan berjalan jika kebijakan disesuaikan dengan kepentingan kelompok.
Ketika kekuasaan mengendalikan nilai moral, Pancasila tidak lagi menjadi pedoman—ia hanya menjadi simbol tanpa makna.
Peradaban runtuh bukan karena serangan luar, tetapi karena nilai-nilai yang dikhianati dari dalam.
Kekuasaan yang diprioritaskan membuat negara menghabiskan sumber daya untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Anggaran dialihkan untuk kepentingan kelompok, bukan pembangunan. Energi pejabat habis untuk konsolidasi kekuasaan, bukan pelayanan publik. Hasilnya terlihat jelas pelayanan publik terhambat, ketimpangan semakin besar, dan demokrasi melemah.
Rakyat yang harusnya menerima manfaat dari kebijakan negara justru menerima dampak dari prioritas yang keliru.
Solusi: Mengembalikan Negara ke Tangan Rakyat
Untuk mengakhiri era ketika kekuasaan lebih penting daripada rakyat, diperlukan langkah-langkah struktural yang selaras dengan prinsip dan solusi dalam lampiran:
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional. Empat pilar bangsa harus menyusun ulang sistem demi memastikan negara berpihak pada rakyat.
- Amandemen UUD agar kedaulatan kembali mutlak di tangan rakyat. Kekuasaan harus dibangun dari rakyat, bukan dari pejabat.
- Pemisahan tegas antara negara dan pemerintah. Pemerintah tidak boleh mempersonalisasi negara.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran. Hukum harus membatasi kekuasaan, bukan melindungi penyalahgunaannya.
- Digitalisasi birokrasi secara total. Agar kekuasaan tidak bisa bermain di ruang yang tertutup dan manipulatif.
- Pemurnian Pancasila sebagai pedoman operasional. Nilai-nilai kebangsaan harus menjadi dasar setiap kebijakan.
- Pendidikan moral bagi generasi muda. Agar budaya penyalahgunaan kekuasaan tidak diwariskan.
Negara Tidak Akan Kuat Jika Kepentingan Rakyat Tidak Diutamakan
Bangsa yang sehat menempatkan rakyat sebagai prioritas utama. Jika kekuasaan lebih penting daripada rakyat, maka kerusakan akan berulang, siapa pun pejabatnya. Negara hanya bisa berdiri tegak ketika kekuasaan tunduk pada kepentingan rakyat, bukan sebaliknya.
Rakyat adalah alasan negara dibentuk. Saat kepentingan mereka dikorbankan, negara sedang menyimpang dari tujuannya.
Perubahan bukan dimulai dari siapa yang berkuasa, tetapi dari cara kekuasaan dijalankan.
