beritax.id — Banyak warga mungkin merasa kehidupan bernegara berjalan seperti biasa. Pemerintah bekerja, pejabat tampil di layar televisi, dan kebijakan terus diumumkan hampir setiap hari. Namun, di balik rutinitas itu, ada fenomena yang makin mengkhawatirkan: kedaulatan rakyat perlahan tergerus tanpa kita sadari. Kekuatan rakyat sebagai pemilik negara mengecil, sementara kekuasaan administratif semakin membesar.
Fenomena ini terlihat dari meningkatnya praktik pengambilan keputusan yang minim partisipasi publik, lemahnya kontrol terhadap pejabat, hingga kebijakan yang tak lagi mencerminkan kepentingan pemilik kedaulatan, yaitu rakyat. Kondisi ini, menurut banyak analis, merupakan bentuk pelunturan demokrasi secara senyap.
Prayogi R Saputra: Negara Wajib Mengingat Tiga Tugas Utama
Menanggapi gejala ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa negara hanya sah disebut negara apabila menjalankan tiga tugas fundamental: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Tiga tugas itu bukan seremonial. Itu mandat konstitusional. Dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan berhak memastikan tugas itu dijalankan,” ujarnya.
Prayogi menilai bahwa kedaulatan rakyat akan terus melemah ketika pejabat lebih sibuk mempertahankan kekuasaan ketimbang menjalankan fungsi pelayanan. “Kalau rakyat tidak lagi menjadi pusat dari kebijakan, itu tanda awal hilangnya kedaulatan,” tegasnya.
Ketika Pemerintah Disamakan dengan Negara
Salah satu penyebab utama erosi kedaulatan rakyat adalah kesalahpahaman fundamental: menganggap pemerintah sebagai negara. Padahal, merujuk pada prinsip Partai X, pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan, bukan pemilik negara. Kesalahan memahami struktur kekuasaan membuat rakyat kehilangan posisi tawar dan semakin sulit mengoreksi pejabat.
Pancasila seharusnya menjadi cahaya moral bagi pengelolaan negara. Namun Partai X menilai praktiknya justru terbalik: Pancasila dijadikan slogan seremonial, bukan pedoman operasional. Akibatnya, pemaknaan terhadap sila-sila terutama sila ke-4 dan sila ke-5tidak benar-benar diwujudkan dalam kebijakan publik.
Kedaulatan Melemah Lewat Regulasi dan Birokrasi
Kedaulatan rakyat hilang bukan hanya karena kesalahan besar, tetapi juga proses-proses kecil:
- keputusan sepihak,
- birokrasi yang tidak transparan,
- lemahnya penegakan hukum,
- dan peran partai yang gagal mendidik rakyat.
Kekuatan rakyat tercerabut perlahan melalui mekanisme formal yang tampak “legal” tetapi tidak “adil”.
Partai X menekankan konsep inti: Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Pejabat hanyalah tenaga kerja rakyat (TKI). Negara bukanlah rezim. Pemerintah bukan pemegang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan harus tetap berada di tangan rakyat bukan segelintir pejabat yang mengendalikan arah perjalanan bangsa.
Solusi Partai X Untuk Mengembalikan Kedaulatan Rakyat
Berdasarkan dokumen prinsip dan solusi resmi Partai X, berikut langkah konkret mengembalikan kedaulatan rakyat yang mulai terkikis:
1. Musyawarah Kenegarawanan Nasional
Melibatkan kaum intelektual, tokoh agama, unsur TNI/Polri, dan tokoh budaya untuk menyusun kembali visi kebangsaan.
2. Amandemen Kelima UUD 1945
Mengembalikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat, bukan kepada partai atau pejabat kekuasaan.
3. Pembentukan MPRS Sementara
Bertugas mengawal transisi dan mengesahkan desain ketatanegaraan baru.
4. Pemisahan Tegas Negara dan Pemerintah
Agar ketika pemerintah gagal, negara tetap kokoh dan tidak ikut runtuh.
5. Pemaknaan Ulang Pancasila sebagai Pedoman Operasional
Bukan hanya slogan, tetapi dasar moral dan teknis dalam implementasi kebijakan.
6. Pembubaran Parpol yang Gagal Mendidik Rakyat
Diikuti verifikasi ulang partai agar hanya yang sehat dan berkualitas yang bertahan.
7. Reformasi Hukum Berbasis Kepakaran
Mengurangi peluang korupsi, memastikan keadilan tidak dibeli.
8. Transformasi Birokrasi Digital
Mencegah manipulasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
9. Pendidikan Moral dan Berbasis Pancasila
Agar generasi muda kembali memahami siapa pemilik negara sesungguhnya.
10. Optimalisasi Media Milik Negara untuk Edukasi Publik
Menguatkan kesadaran ideologis rakyat dan memperkuat pemahaman tentang kedaulatan.Kedaulatan rakyat tidak hilang dalam sehari ia hilang sedikit demi sedikit, diam-diam, melalui kelalaian kolektif. Partai X menegaskan bahwa rakyat harus kembali sadar, mengoreksi, dan mengawasi setiap langkah pejabat negara. Negara hanya kuat bila rakyat tetap menjadi pusat kekuasaan.
