beritax.id – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan BGN akan menggelontorkan Rp 1,2 triliun per hari untuk MBG pada 2026. Ia menyebut anggaran itu berasal dari pagu Rp 268 triliun dan dana cadangan Rp 67 triliun. Dana tersebut akan disalurkan langsung ke dapur MBG di wilayah Indonesia. BGN menegaskan bahwa penyaluran berada di garis depan untuk memenuhi gizi anak.
Dadan menjelaskan setiap dapur MBG di Jawa akan mengelola Rp 900 juta per bulan. Sementara dapur MBG di Papua mengelola hingga Rp 4 miliar karena kebutuhan logistik lebih besar. Ia menyebut BGN berpotensi memperoleh anggaran Rp 99 triliun pada tahun ini. Dana yang sudah tersalurkan mencapai Rp 46 triliun hingga pertengahan November. Pemerintah berharap MBG dapat menekan angka kemiskinan secara bertahap.
Partai X: Anggaran Besar Harus Tepat Guna
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menegaskan kewajiban negara kepada rakyat. Negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menilai dana MBG yang sangat besar harus menghasilkan manfaat langsung. Menurutnya, rakyat membutuhkan jaminan bahwa uang negara tidak sia-sia di lapangan. Program gizi harus memperkuat kesehatan anak, bukan menambah masalah distribusi.
Prayogi mengingatkan bahwa pemerintah adalah pelaksana mandat rakyat. Pemerintah wajib memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran MBG. Pengawasan publik harus diperkuat karena angka triliunan rawan kebocoran. Ia menilai rakyat butuh kepastian penggunaan anggaran secara efisien dan efektif.
Prinsip Partai X: Rakyat Pemilik Kedaulatan
Partai X menegaskan bahwa negara terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah. Pemerintah bukan pemilik negara, melainkan pelayan rakyat. Karena itu program MBG harus mengutamakan kesejahteraan warga. Dokumen prinsip Partai X menekankan bahwa kebijakan negara harus menjunjung keadilan sosial. Anggaran besar harus diarahkan untuk memperkuat kemandirian rakyat. Program gizi wajib selaras dengan pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Partai X menilai bahwa penggunaan anggaran besar tanpa pengawasan merusak kepercayaan publik. Ketika dana tidak tepat sasaran, negara dianggap gagal menjalankan mandat rakyat. Prinsip Pancasila juga mewajibkan pemerintah menjaga martabat dan keselamatan warga. MBG harus menjadi program yang menjawab persoalan gizi, bukan sekadar proyek anggaran.
Solusi Partai X: Pengawasan Ketat dan Pemberdayaan Lokal
Partai X mengusulkan solusi berbasis prinsip tata kelola yang baik. Pertama, pengawasan distribusi MBG perlu menggunakan sistem digital terintegrasi. Sistem ini membantu mencegah kebocoran anggaran di tingkat lokal. Kedua, partisipasi masyarakat perlu diperkuat agar mekanisme kontrol berjalan alami. Ketiga, dapur MBG harus membeli produk lokal untuk memperkuat ekonomi daerah.
Solusi ini selaras dengan prinsip pemberdayaan rakyat. Penguatan ekonomi lokal akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung. Partai X menilai MBG harus menjadi program jangka panjang yang memperbaiki kualitas manusia. Pemerintah wajib memastikan manfaat anggaran dirasakan oleh keluarga miskin dan kelompok rentan.
Penutup: Anggaran Besar Harus Hasilkan Perubahan
Partai X menegaskan bahwa Rp 1,2 triliun per hari bukan angka kecil. Pemerintah harus memastikan dana itu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki gizi anak. Prayogi menekankan bahwa rakyat ingin aksi nyata, bukan sekadar janji. MBG harus dikelola dengan akurat, adil, dan tanpa penyimpangan. Negara wajib hadir melalui kebijakan gizi yang kuat, tepat sasaran, dan diawasi publik.
