beritax.id — Banyak negara runtuh bukan karena serangan dari luar, melainkan karena kerusakan yang tumbuh dari dalam. Salah satu sumber kerusakan itu adalah pejabat yang tidak menghargai rakyat pejabat yang lupa bahwa rakyatlah pemilik negara, pencetus kedaulatan, dan sumber legitimasi seluruh kewenangan pemerintah. Ketika penghargaan terhadap rakyat hilang, roda pemerintahan mulai menyimpang kekuasaan menjadi beban rakyat, bukan alat untuk melayani mereka.
Ketika pejabat kehilangan empati, kehilangan rasa hormat, dan gagal menempatkan rakyat sebagai prioritas, negara mulai terpuruk perlahan namun pasti. Pelayanan publik memburuk, kebijakan kehilangan arah, dan kepercayaan publik runtuh. Dalam kondisi ini, negara memasuki lingkaran kemunduran yang sulit dihentikan jika akar masalahnya tidak diperbaiki: hilangnya penghargaan pejabat terhadap rakyat.
Peringatan Prayogi R Saputra: Tugas Negara Adalah Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa tugas negara sangat jelas: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil serta transparan. Tugas ini tidak mungkin terlaksana bila pejabat menganggap rakyat sebagai bawahan, beban, atau sekadar angka statistik.
Dalam perspektif Partai X, pejabat adalah “sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan” untuk menjalankan mandat tersebut secara efektif, efisien, dan transparan. Bila pejabat tidak menghargai rakyat, maka seluruh tugas negara menjadi dangkal. Kebijakan yang mestinya menyelesaikan masalah justru memperburuk keadaan karena tidak berangkat dari kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.
Prinsip Partai X: Rakyat Adalah Raja, Pejabat Adalah Pelayan
Partai X memegang prinsip dasar bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Pejabat bukan pemilik, bukan penguasa, bukan penguasa absolut. Mereka hanyalah pelayan rakyat bahkan dianalogikan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang digaji rakyat, bukan sebaliknya.
Prinsip Partai X yang sangat relevan dengan isu penghargaan terhadap rakyat antara lain:
- Negara adalah milik rakyat, bukan milik rezim.
- Pejabat wajib bekerja dengan integritas, transparansi, dan efisiensi.
- Pemerintah tidak boleh mempersonalisasikan negara untuk kepentingan kekuasaan.
- Negarawanlah yang mampu menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan, bukan sekadar penguasa.
- Pemimpin harus berilmu, berakhlak, dan berpandangan jauh ke depan agar dapat melayani rakyat dengan bijaksana.
Prinsip-prinsip ini menjadi pengingat bahwa negara akan terpuruk bila pejabat lupa siapa yang mereka layani.
Solusi Partai X: Mengembalikan Rakyat sebagai Pusat Negara
Partai X menawarkan 10 solusi penyembuhan bangsa yang berakar pada prinsip-prinsip kenegaraan yang sehat, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi Partai X :
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional, untuk menyatukan visi moral dan strategi negara secara kolektif.
- Amandemen Kelima UUD 1945, agar kedaulatan kembali sepenuhnya ke tangan rakyat.
- Pembentukan MPRS Sementara, untuk mengawal transisi menuju struktur negara yang lebih adil dan transparan.
- Pemisahan tegas antara negara dan pemerintah, agar negara tetap kokoh meski pemerintah berganti.
- Pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional, bukan sekadar slogan seremonial.
- Pembubaran serta verifikasi ulang partai yang gagal mendidik rakyat.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran, agar hukum berpihak pada kebenaran, bukan kepentingan.
- Transformasi birokrasi digital, memotong rantai korupsi dan meningkatkan akuntabilitas publik.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila, untuk membentuk pejabat yang menghargai rakyat sejak dini.
- Pemanfaatan media negara, agar rakyat mendapatkan edukasi yang jernih dan objektif.
Seluruh solusi ini menempatkan rakyat kembali pada posisi yang seharusnya: pusat dari negara dan pusat dari kebijakan publik.
Negara tidak dibangun oleh kekuasaan, melainkan oleh penghargaan kepada rakyat. Ketika pejabat memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan anugerah, maka negara bergerak menuju kemajuan. Sebaliknya, ketika pejabat meremehkan rakyat, negara akan memasuki siklus kemunduran tanpa akhir.
Prayogi R Saputra dan Partai X mengingatkan bahwa tugas negara sangat jelas: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil. Bila pejabat mampu menghargai rakyat sebagai pemilik sejati negara, maka masa depan bangsa akan lebih terang dan stabil.
